SOPPENG BreakingNewsPost. Id — Angka Rp50 juta per desa muncul dalam rencana pengadaan Aplikasi Desa Setara untuk 49 desa di Kabupaten Soppeng. Jika seluruh desa mengalokasikan nilai tersebut, totalnya sekitar Rp2,45 miliar. Masalahnya, sejumlah kepala desa mempertanyakan dari mana angka itu berasal dan mengapa kebutuhan aplikasi tersebut disebut belum dibahas melalui Musyawarah Desa.
Keberatan itu muncul bersamaan dengan undangan sosialisasi dan pengenalan Aplikasi Desa Setara Nomor 081/A/FKP/X/2026 yang diterbitkan CV Fema Karya Perkasa, dengan Direktur Ahmad Idham Nur.
Sosialisasi dan demo aplikasi dijadwalkan pada 8 Oktober 2026 di Hotel D’Kayangan, Soppeng. Kegiatan tersebut melibatkan kepala desa dan difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng.
Yang dipersoalkan para kepala desa bukan digitalisasi. Mereka mempertanyakan proses lahirnya rencana belanja tersebut.
Angka Rp50 Juta
Dokumen aspirasi para kepala desa menyebut belum ada pembahasan menyeluruh mengenai kebutuhan, fitur, manfaat, harga, mekanisme penggunaan, dan pemeliharaan aplikasi dalam Musdes.
Pertanyaan paling sederhana pun belum terjawab: siapa yang menetapkan angka Rp50 juta?
Apakah angka itu merupakan penawaran dari penyedia aplikasi? Apakah hasil kajian pemerintah daerah? Atau sudah muncul dalam pembahasan penganggaran desa sebelum kepala desa menerima penjelasan mengenai produk tersebut?
Tanpa dokumen perhitungan harga dan spesifikasi layanan, angka Rp50 juta masih berupa angka yang perlu diuji.
Apalagi jika diterapkan kepada 49 desa, nilainya mencapai sekitar Rp2,45 miliar.
Musdes yang Dipertanyakan
Sejumlah kepala desa menyatakan kebutuhan aplikasi belum pernah dibahas secara memadai melalui Musyawarah Desa.
Jika pernyataan itu benar, muncul persoalan mengenai urutan perencanaan: apakah kebutuhan ditetapkan terlebih dahulu, baru anggaran disusun, atau produk dan nilai anggarannya lebih dulu diperkenalkan kepada desa?
Ini bukan soal teknis aplikasi semata. Ini menyangkut bagaimana uang desa direncanakan.
Para kepala desa meminta rencana tersebut dikaji ulang, dibahas bersama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta dilengkapi kejelasan mengenai dasar hukum, spesifikasi, harga, dan mekanisme pengadaan.
Aplikasi Lama dan Aplikasi Baru
Keberatan lain berkaitan dengan sistem digital yang sudah dimiliki desa.
Sejumlah desa disebut telah mempunyai website atau aplikasi serupa yang belum optimal. Karena itu, mereka mempertanyakan alasan pengadaan sistem baru sebelum sistem lama dievaluasi.
Pertanyaan berikutnya: apa yang sebenarnya dibeli desa dengan Rp50 juta?
Berapa lama lisensi atau layanan berlaku? Apa saja fitur yang termasuk? Siapa yang mengelola data? Apakah ada biaya pemeliharaan? Apakah pembaruan sistem termasuk dalam harga? Bagaimana dukungan teknis setelah aplikasi digunakan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan untuk menguji kewajaran nilai pengadaan.
Dugaan “Anggaran Titipan”
Bagian yang paling sensitif terdapat dalam dokumen aspirasi mengenai dugaan adanya arahan atau “titipan” anggaran.Tim/Red
Para kepala desa disebut merasakan seolah-olah anggaran Rp50 juta telah diarahkan sejak tahap perencanaan. Mereka juga menyebut adanya pihak yang mengatasnamakan pejabat tertentu untuk menekan desa.
Pernyataan ini belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pemaksaan atau pelanggaran.
Tetapi justru karena itulah dokumennya perlu dibuka.
Adakah surat yang memerintahkan 49 desa menganggarkan Aplikasi Desa Setara?
Jika ada, siapa penerbitnya?
Jika tidak ada, dari mana angka Rp50 juta muncul?
Apakah desa bebas menolak, memilih aplikasi lain, atau tidak menganggarkan sama sekali?
Dan mengapa jumlah desa yang disebut dalam rencana mencapai 49 desa?
Jawaban atas pertanyaan itu dapat memperjelas apakah ini sekadar sosialisasi produk atau telah masuk ke wilayah pengarahan kebijakan penganggaran.
Peran DPMD
Posisi DPMD Soppeng juga perlu diperjelas.
DPMD disebut memfasilitasi pertemuan sosialisasi. Namun, belum jelas apakah lembaga tersebut hanya menyediakan ruang komunikasi antara penyedia dan pemerintah desa atau mempunyai posisi lebih jauh dalam rencana pengadaan.
Jika hanya sosialisasi, desa semestinya tetap memiliki ruang untuk menilai kebutuhan dan menentukan pilihan berdasarkan proses perencanaan serta mekanisme pengadaan yang berlaku.
Sebaliknya, jika terdapat arahan agar seluruh desa mengalokasikan anggaran untuk aplikasi yang sama, dasar kebijakan tersebut perlu dijelaskan.
Penyedia Perlu Membuka Spesifikasi
CV Fema Karya Perkasa dalam undangannya menyebut Aplikasi Desa Setara dirancang untuk mengintegrasikan pelayanan persuratan daring, dashboard kepala desa, persetujuan digital, pengaduan warga, layanan SOS, informasi bantuan sosial, serta promosi UMKM dan BUMDes.
Fitur-fitur tersebut menjelaskan fungsi yang ditawarkan. Namun, belum menjelaskan bagaimana Rp50 juta dihitung.
Karena itu, penyedia perlu membuka rincian layanan dan komponen harga agar pemerintah desa dapat menilai produk secara rasional, bukan sekadar berdasarkan presentasi.
Bukan Antidigitalisasi
Para kepala desa menegaskan keberatan mereka bukan penolakan terhadap digitalisasi.
Mereka meminta rencana tersebut dibahas terbuka sebelum anggaran dibebankan kepada desa.
«“Kami hanya ingin memastikan setiap rupiah anggaran desa digunakan berdasarkan kebutuhan, manfaat, kewajaran harga, transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan yang berlaku,” tulis mereka dalam dokumen pernyataan.»
Pada akhirnya, pertanyaan dalam perkara ini bukan apakah desa membutuhkan teknologi.
Pertanyaannya lebih mendasar: siapa yang menentukan kebutuhan itu, siapa yang menentukan harganya, dan melalui proses apa 49 desa diarahkan pada satu aplikasi?
Sebelum sekitar Rp2,45 miliar uang desa mengalir untuk aplikasi tersebut, tiga hal itu layak dijawab dengan dokumen, bukan sekadar penjelasan lisan.
(Tim Redaksi)
