JAKARTA – BreakingNewsPost.Id — Penguatan ekonomi rakyat kecil tidak cukup hanya mengandalkan akses permodalan dan perluasan pasar. Kapasitas pelaku usaha, pendampingan berkelanjutan, serta integrasi rantai pasok dari produsen hingga perdagangan juga menjadi tantangan yang perlu dijawab. Atas dasar itu, APKLI Merah Putih menyiapkan dua instrumen baru: Primer Nasional Koperasi (Primnaskop) Agregator UKM PKL dan Sekolah Usaha Rakyat Kecil (SURK).
Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, mengatakan kedua program tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola usaha, meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil, serta membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih terintegrasi.
Hal itu disampaikan Ali Mahsun di Jakarta, Sabtu (10/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta jajaran pengurus terkait segera menyiapkan langkah konkret untuk merealisasikan kedua program tersebut.
Menurut Ali Mahsun, Primnaskop Agregator UKM PKL diharapkan menjadi penghubung antara pelaku usaha di sektor hulu, seperti produsen, dan sektor hilir, yakni perdagangan. Keberadaannya juga diarahkan untuk membangun sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) sebagai pusat penghubung atau hub ekonomi rakyat.
Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi produk, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil di tengah perkembangan ekonomi digital dan perubahan kondisi ekonomi global.
“Agregator ekonomi rakyat kecil merupakan kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan tata kelola potensi dan kekuatan ekonomi rakyat,” demikian pokok pandangan Ali Mahsun dalam rilis tersebut.
SURK Disiapkan untuk Tingkatkan Kapasitas Pelaku Usaha
Selain penguatan kelembagaan ekonomi, APKLI Merah Putih juga menempatkan pendidikan dan pendampingan usaha sebagai bagian penting dari agenda pemberdayaan UKM dan PKL.
Ali Mahsun menilai Sekolah Usaha Rakyat Kecil (SURK) diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, mulai dari pengelolaan bisnis hingga kemampuan menghadapi perubahan pasar dan perkembangan teknologi digital.
Untuk merealisasikan program tersebut, ia menugaskan Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Pendampingan, Dr. Ir. Eni Susanti, menyiapkan pembentukan dan pelaksanaan SURK.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi dan Ekonomi Kreatif, Ir. Abdul Rochim, ditugaskan mempersiapkan Primnaskop Agregator UKM PKL Indonesia.
Pembagian tanggung jawab tersebut dimaksudkan agar kedua program dapat disiapkan secara terarah, baik dari sisi kelembagaan, tata kelola, maupun pelaksanaan di lapangan.
SURK Ditargetkan Diluncurkan November 2026
APKLI Merah Putih merencanakan peluncuran SURK pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) organisasi pada November 2026. Berdasarkan rilis tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad, dijadwalkan meluncurkan program itu.
Selain Primnaskop dan SURK, Ali Mahsun juga menginstruksikan penyusunan naskah akademik pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI.
Instruksi lainnya mencakup penyiapan aspek legal dan administrasi program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP) bagi UKM dan PKL Indonesia.
Untuk mendukung kebutuhan organisasi dari sisi hukum, Ketua Bidang Advokasi, Regulasi, dan Legalitas DPP APKLI Merah Putih, Ardi Syahwal, S.H., diminta mempersiapkan berbagai kebutuhan hukum dan administrasi yang diperlukan.
Penguatan Organisasi dan Ekonomi Rakyat
Pertemuan yang berlangsung di Kober Mie, Tebet, Jakarta Selatan, tersebut turut dihadiri Ketua Harian Ellif Kirmawati, S.Si., M.M., Wakil Sekretaris Jenderal M. Yusuf Paitaha, S.H., serta sejumlah ketua bidang, termasuk Salamun dan Waluyo.
Melalui agenda tersebut, APKLI Merah Putih berupaya memperkuat fondasi organisasi sekaligus menyiapkan instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.
Namun, keberhasilan Primnaskop dan SURK nantinya akan ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, model pembiayaan, kualitas pendampingan, jangkauan peserta, serta kemampuan program menjawab kebutuhan nyata pelaku UKM dan PKL.(Red)
