PENAJAM PASER UTARA, BreakingNewsPost.id — Bupati Penajam Paser Utara, H. Mudyat Noor, hadir di tengah ratusan peserta yang menelusuri jejak sejarah pengibaran Bendera Merah Putih di Kampoeng Nenang, Selasa (10/11/2026). Kehadiran pemerintah daerah diapresiasi masyarakat. Namun di momentum yang sama, satu hal justru menjadi sorotan: tidak tampaknya perwakilan DPRD Kabupaten PPU di kegiatan yang melibatkan pelajar, Pramuka, TNI, Polri, dan masyarakat umum tersebut.
Kegiatan bertajuk “Jangan Lupa Sejarah, Napak Tilas Jejak Merah Putih Kampoeng Nenang” berjalan dari Masjid Al Ula Nenang menuju Tugu Merah Putih. Dokumen panitia mencatat sekitar 450 peserta terlibat — bukti bahwa sejarah lokal masih hidup di hati masyarakat. Kehadiran Bupati Mudyat Noor menunjukkan dukungan eksekutif terhadap upaya menjaga ingatan kolektif tersebut.
Namun pelestarian sejarah bukan tugas satu pihak saja. Ia membutuhkan dukungan menyeluruh — termasuk dari lembaga yang mewakili aspirasi rakyat. Ketika satu momentum penting berlangsung dan kepala daerah hadir, wajar jika masyarakat juga mengharapkan kehadiran wakil rakyat mereka.
Perlu ditegaskan terlebih dahulu: tidak tampaknya perwakilan di lokasi belum dapat disimpulkan sebagai ketidakhadiran secara keseluruhan, apalagi ketidakpedulian. Sejumlah hal harus diperjelas terlebih dahulu:
🔹 Apakah undangan resmi telah dikirimkan kepada pimpinan DPRD PPU? Kepada siapa dan kapan disampaikan?
🔹 Apakah ada balasan atau konfirmasi, meskipun akhirnya berhalangan hadir?
🔹 Mungkinkah ada perwakilan yang hadir namun tidak teridentifikasi secara jelas?
🔹 Jika memang tidak ada yang hadir, apa alasan mendasarnya — agenda kedinasan lain, persoalan komunikasi, atau hal lainnya?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menuduh, melainkan agar fakta tersampaikan secara utuh dan tidak berkembang asumsi yang merugikan.
Napak tilas hanyalah salah satu bentuk penghormatan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya: apakah sejarah Kampoeng Nenang masuk dalam inventarisasi budaya daerah? Apakah ada dukungan anggaran dan kebijakan untuk penelitian, dokumentasi, dan perlindungan situs bersejarah? Di sinilah peran DPRD PPU menjadi krusial — bukan hanya saat acara berlangsung, tetapi dalam pengambilan keputusan yang berdampak jangka panjang.
Menghormati sejarah daerah tidak cukup dengan menghadiri undangan. Ia terwujud ketika kebijakan mendukung pelestariannya, ketika anggaran dialokasikan, dan ketika masyarakat merasa sejarahnya diperjuangkan oleh semua wakil rakyatnya.
DPRD PPU berhak memberikan penjelasan terbuka mengenai hal ini. Masyarakat berhak mengetahui alasan ketidakhadiran sekaligus mengetahui langkah nyata apa yang telah dan akan dilakukan lembaga legislatif untuk mendukung pelestarian sejarah daerah mereka.(Red)
