PENAJAM PASER UTARA, BreakingNewsPost.id — Napak tilas sejarah pengibaran Bendera Merah Putih di Kampoeng Nenang, Selasa (10/11/2026), tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan masyarakat Paser. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dan dihadiri wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul waris muin, itu juga memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan lembaga legislatif. Tidak tampaknya perwakilan DPRD PPU di tengah kegiatan tersebut menjadi perhatian dalam upaya pelestarian sejarah daerah.
Panglima Kesultanan Paser, YUSUF.A, turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga sejarah Kampoeng Nenang dan perhatian yang layak diberikan seluruh pemangku kepentingan terhadap warisan sejarah daerah.
Kegiatan bertajuk “Jangan Lupa Sejarah, Napak Tilas Jejak Merah Putih Kampoeng Nenang” dimulai dari sekitar Masjid Al Ula Nenang menuju Tugu Merah Putih Kampoeng Nenang. Dokumen undangan panitia tertanggal 7 November 2026 mencatat rencana keterlibatan sekitar 450 peserta dari pelajar, Pramuka, ormas, TNI, Polri, dan masyarakat umum.
Kehadiran wakil Bupati Abdul waris muin menunjukkan perhatian unsur eksekutif terhadap momentum tersebut. Namun, tidak tampaknya perwakilan DPRD PPU memunculkan pertanyaan yang lebih luas: sejauh mana lembaga legislatif turut mengambil bagian — bukan hanya dalam kehadiran fisik, tetapi juga dalam dukungan kebijakan — terhadap pelestarian sejarah daerah?
Sejarah perjuangan tidak cukup dikenang melalui upacara dan napak tilas. Diperlukan dokumentasi, penelitian, pendidikan sejarah, serta kebijakan yang memastikan warisan tersebut tetap terpelihara dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Sebagai Panglima Kesultanan Paser, YUSUF.A menegaskan bahwa menjaga sejarah Kampoeng Nenang bukan sekadar urusan masyarakat setempat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Sejarah yang terjadi di Kampoeng Nenang adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Sudah sepatutnya seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, memberikan perhatian yang sama terhadap pelestariannya. Kehadiran dalam kegiatan seperti ini adalah bentuk penghormatan yang paling dasar terhadap sejarah rakyat.”ujar yusuf
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan yang disoroti bukan sekadar soal siapa yang hadir atau tidak, melainkan sejauh mana nilai-nilai sejarah diperjuangkan melalui kebijakan nyata. Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam hal ini — melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan — agar pelestarian sejarah tidak berhenti pada seremoni semata.
Perlu ditegaskan terlebih dahulu: tidak tampaknya perwakilan DPRD di lokasi kegiatan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh anggota tidak hadir atau tidak menerima undangan. Sejumlah hal perlu diperjelas secara terbuka:
🔹 Apakah undangan resmi telah disampaikan kepada pimpinan DPRD PPU? Kepada siapa dan kapan disampaikan?
🔹 Apakah ada konfirmasi kehadiran atau pemberitahuan berhalangan sebelum kegiatan berlangsung?
🔹 Mungkinkah ada perwakilan yang hadir namun tidak teridentifikasi secara jelas?
🔹 Jika memang tidak ada yang hadir, apa alasan kelembagaan yang mendasarinya? Apakah ada agenda kedinasan lain yang mendesak?
Klarifikasi tersebut penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi penilaian sepihak. DPRD PPU memiliki ruang penuh untuk menjelaskan posisi dan respons kelembagaannya.
Pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya siapa yang hadir dalam napak tilas, tetapi apa langkah konkret setelah kegiatan berlangsung:
🔹 Apakah sejarah pengibaran Merah Putih di Kampoeng Nenang telah didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah daerah?
🔹 Apakah lokasi bersejarah tersebut telah diinventarisasi sebagai bagian dari warisan budaya daerah?
🔹 Adakah alokasi anggaran dan program berkelanjutan untuk penelitian, perlindungan, dan pelestarian situs tersebut?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui kerja nyata, bukan sekadar pernyataan seremonial. Pemerintah daerah, DPRD, lembaga adat, sejarawan, dan masyarakat masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai peran yang diemban.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara serta pihak terkait.
Sejarah bukan milik satu lembaga atau kelompok. Sejarah adalah warisan bersama yang harus dijaga melalui penghormatan, dokumentasi, dan kebijakan nyata — agar tidak hilang dari ingatan generasi mendatang.(Red)
