SIDRAP, BreakingNewsPost.id — Seorang siswi kelas II di UPT SD Negeri 2 Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dilaporkan mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan teman sekelasnya pada Selasa (10/11/2026). Peristiwa itu memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mekanisme pengawasan di ruang belajar berjalan ketika guru tidak hadir, dan mengapa siswa merasa tidak aman untuk melapor saat kejadian berlangsung?
Berdasarkan keterangan keluarga, insiden bermula ketika korban berinisial A secara tidak sengaja menyenggol siswa berinisial S. Persoalan tersebut kemudian diduga berujung pada tindakan kekerasan: korban dipukul tiga kali di bagian kepala, dicakar pada area pelipis, serta digigit beberapa kali di bagian lengan. Korban baru menceritakan kejadian tersebut setelah pulang ke rumah, dalam kondisi menangis dan mengeluhkan rasa sakit.
Akibat insiden itu, korban mengalami memar pada lengan, nyeri di pelipis, sakit kepala, dan demam tinggi. Keluarga segera membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan medis.
“Anak perempuan saya mengalami trauma, kepala masih pusing, lengan lebam dan perih, serta pelipis juga masih terasa nyeri. Saya berharap ini tidak dianggap sekadar kenakalan biasa dengan alasan mereka masih anak-anak.”ujar Rial syam
Keluarga juga menyebut siswa yang diduga terlibat adalah ketua kelas dan ibunya berprofesi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah dasar di Sidrap. Informasi ini masih memerlukan konfirmasi. Status dan pekerjaan orang tua tidak dapat dijadikan dasar penilaian atas dugaan perbuatan anak
Aspek yang paling mendasar dari laporan ini bukan hanya dugaan kekerasan itu sendiri, melainkan konteks terjadinya:
🔹 Siapa yang mengawasi siswa saat wali kelas tidak berada di ruangan? Jika tidak ada guru pengganti, bagaimana keamanan siswa dijamin?
🔹 Mengapa korban tidak melapor ke guru lain di sekolah? Apakah belum ada jalur pengaduan yang aman dan dikenal siswa?
🔹 Apakah posisi sebagai ketua kelas memengaruhi dinamika di ruang belajar? Ini bukan tuduhan terhadap siswa, melainkan pertanyaan bagi sekolah: bagaimana pembinaan siswa yang diberi peran tanggung jawab?
🔹 Langkah apa yang langsung diambil sekolah setelah mengetahui insiden? Apakah kedua pihak orang tua segera dihubungi?
Pertanyaan ini ditujukan kepada sistem pengawasan sekolah, bukan kepada anak. Siswa yang diduga terlibat juga berhak didengarkan keterangannya dan mendapatkan pembinaan yang sesuai usia.
Keluarga mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap turun tangan agar penanganan tidak berhenti pada sekadar “saling memaafkan”. Penelusuran perlu mencakup:
🔹 Konfirmasi kronologi dari guru, saksi siswa, kepala sekolah, dan kedua keluarga
🔹 Verifikasi mekanisme pengawasan saat jam belajar berlangsung
🔹 Evaluasi prosedur penanganan kekerasan yang dijalankan sekolah
🔹 Jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta pendampingan bagi siswa yang terlibat
Sekolah bukan hanya tempat anak belajar membaca dan berhitung. Ia harus menjadi lingkungan yang aman — tempat anak berani berbicara, yakin akan dilindungi, dan tahu bahwa ada orang dewasa yang dapat dipercaya.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri 2 Sereang, wali kelas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, maupun keluarga siswa yang diduga terlibat. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak.(Red)
