SOPPENG, BreakingNewsPost.id – Proyek revitalisasi SD Negeri 7 Salotungo di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dengan alokasi anggaran APBN 2026 sebesar Rp2.127.447.589, memunculkan peringatan penting: perhatian publik terhadap proyek tidak boleh berkurang hanya karena sorotan pemberitaan mulai menurun. Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng menegaskan, pengawasan harus berjalan konsisten — sejak fondasi diletakkan hingga bangunan selesai dan teruji kualitasnya.
Berdasarkan data dari papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Ketua LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Pandu’u, menyampaikan kekhawatiran yang kerap terjadi: ketika perhatian publik mereda, pengawasan di lapangan sering kali ikut melonggar. Padahal, justru pada tahap pelaksanaan dan penyelesaian inilah risiko penyimpangan paling mungkin terjadi.
“Jangan sampai ketika pemberitaan sudah reda, pengawasan juga ikut melemah. Justru proyek dengan anggaran miliaran rupiah seperti ini harus terus dipantau sampai pekerjaan benar-benar selesai dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Alfred, Rabu (11/11/2026).
Ia mendorong instansi teknis, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), pengawas independen, hingga aparat penegak hukum menjalankan perannya sesuai mandat. Fokus pengawasan tidak hanya pada fisik yang terlihat, tetapi juga kesesuaian anggaran dengan spesifikasi material yang dipasang.
LPKN menilai penyelesaian administrasi tidak boleh dijadikan alasan mengesampingkan kualitas bangunan. Sekolah adalah tempat belajar anak-anak — keselamatan dan kelayakan struktur harus menjadi prioritas utama.
“Uang yang digunakan adalah uang negara. Maka setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pengawasan dilakukan secara serius, bukan sekadar formalitas atau menunggu munculnya persoalan baru setelah proyek selesai,” ujar Alfred.
Masyarakat juga diminta ikut mengawasi melalui akses informasi yang terbuka. Progres pekerjaan, jenis material yang digunakan, serta perubahan yang terjadi di lapangan semestinya dapat diketahui publik tanpa harus menunggu selesainya proyek.
Hingga berita ini disusun, beberapa informasi kunci belum tersedia secara terbuka:
🔹 Siapa nama resmi pelaksana proyek dan siapa tim pengawas yang ditunjuk?
🔹 Berapa lama masa pelaksanaan dan kapan target penyelesaian pekerjaan?
🔹 Apakah volume pekerjaan dan spesifikasi material tercantum jelas dalam dokumen yang dapat diakses publik?
🔹 Yang paling mendasar: Apakah nilai Rp2,127 miliar tersebut sebanding dengan hasil fisik yang dibangun?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah hak warga negara mengetahui nilai yang mereka dapatkan dari uang yang dialokasikan untuk pendidikan.
Ujian sesungguhnya bukan sekadar menyelesaikan pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan bangunan yang berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi peserta didik.(Red)
