Bangka Tengah, breakingnewspost.id – Aktivitas perkebunan kelapa sawit di wilayah Terentang–Guntung, Kabupaten Bangka Tengah, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, pada 1 Oktober 2026, muncul pertanyaan serius terkait keberadaan lahan perkebunan yang disebut-sebut berkaitan dengan aset milik seorang pengusaha besar di Bangka Belitung yang tersandung perkara tindak pidana korupsi (Tipikor).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan, lahan perkebunan tersebut sebelumnya dikabarkan telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), bahkan telah dipasangi plang atau tanda penyitaan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa objek tanah tersebut berada dalam status penyitaan negara.
Namun, persoalan muncul ketika aktivitas perkebunan di lokasi tersebut diduga masih berjalan. Sejumlah kegiatan pengelolaan, termasuk pemanenan buah kelapa sawit, disebut-sebut tetap berlangsung sebagaimana aktivitas perkebunan pada umumnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jika benar lahan tersebut telah disita oleh Kejagung, bagaimana status hukum pengelolaannya saat ini? Apakah aktivitas pemanenan tersebut telah memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang?
Pertanyaan ini penting untuk mendapatkan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
CV MAL DIDUGA MASIH MELAKUKAN AKTIVITAS PERKEBUNAN
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa kegiatan perkebunan di lokasi tersebut menggunakan nama CV MAL (Mutiara Alam Lestari).
Berdasarkan keterangan seorang karyawan yang bekerja di lokasi perkebunan, aktivitas pengelolaan disebut-sebut masih berlangsung atas perintah pemilik atau pihak yang memberikan instruksi operasional.
Karyawan tersebut juga menyebutkan bahwa pengelolaan lahan saat ini disebut telah diambil alih oleh saudara kandung pemilik sebelumnya, dengan inisial T.T atau yang disebut ASN.
Di lokasi tersebut juga dikabarkan masih terdapat sejumlah mandor dan karyawan yang menjalankan pekerjaan perkebunan, termasuk kegiatan pemanenan buah kelapa sawit.
Apabila informasi tersebut benar, tentu perlu ada penjelasan mengenai siapa pihak yang secara sah bertanggung jawab atas pengelolaan lahan tersebut, bagaimana hubungan hukum antara CV MAL dengan objek lahan yang telah dipasangi plang penyitaan, serta apakah terdapat dokumen atau persetujuan resmi dari Kejaksaan Agung.
Sebab, pergantian pengelola, pengurus, ataupun pihak yang memberikan perintah operasional tidak serta-merta menghapus status hukum suatu aset apabila objek tersebut memang masih berada dalam penguasaan negara berdasarkan tindakan penyitaan yang sah.
APA FUNGSI PLANG PENYITAAN DARI KEJAGUNG?
Keberadaan plang penyitaan bukan sekadar papan pemberitahuan biasa. Plang tersebut dapat menjadi tanda bahwa suatu objek sedang berada dalam status hukum tertentu dan menjadi bagian dari tindakan pengamanan aset oleh aparat penegak hukum.
Namun, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penyitaan, status terkini objek tersebut, serta batasan kegiatan yang diperbolehkan selama proses hukum berlangsung.
Perlu dipahami bahwa penyitaan dalam proses pidana tidak selalu berarti aset tersebut telah dirampas secara permanen untuk negara. Statusnya bergantung pada dasar hukum penyitaan, tahapan perkara, putusan pengadilan, serta keputusan atau tindakan resmi dari pihak yang berwenang.
Oleh karena itu, apabila CV MAL masih melakukan pemanenan dan pengelolaan perkebunan di atas lahan yang benar telah disita, Kejagung perlu memberikan penjelasan apakah kegiatan tersebut diperbolehkan, siapa yang memberikan kewenangan, dan bagaimana hasil perkebunan tersebut dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai masyarakat melihat adanya plang penyitaan, tetapi di sisi lain aktivitas perkebunan tetap berjalan tanpa penjelasan yang transparan.
KEJAGUNG DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA MEMBERIKAN PENJELASAN
Persoalan ini bukan hanya menyangkut aktivitas perusahaan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Kejaksaan Agung sebagai institusi yang disebut melakukan penyitaan perlu memberikan klarifikasi terkait status lahan perkebunan di wilayah Terentang–Guntung tersebut.
Begitu juga aparat kepolisian dan instansi pemerintah terkait diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.
Sejumlah hal yang perlu mendapatkan jawaban antara lain:
1. Apakah benar lahan perkebunan tersebut telah disita oleh Kejaksaan Agung?
2. Apakah plang penyitaan yang sebelumnya dipasang masih berlaku?
3. Apakah CV MAL memiliki dasar hukum atau izin untuk melakukan pengelolaan dan pemanenan sawit di lokasi tersebut?
4. Siapa pihak yang secara resmi bertanggung jawab atas operasional perkebunan saat ini?
5. Apakah inisial T.T atau ASN benar menjadi pihak yang mengambil alih pengelolaan dari pemilik sebelumnya?
6. Apakah pihak Kejaksaan Agung telah memberikan persetujuan atas kegiatan perkebunan tersebut?
7. Ke mana hasil penjualan buah kelapa sawit dari lahan tersebut disalurkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui dokumen dan keterangan resmi, bukan sekadar informasi yang beredar di lapangan.
MASYARAKAT BERHAK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM
Masyarakat berharap agar penegakan hukum tidak hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi juga berlaku sama terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun pengaruh besar.
Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Apabila memang ditemukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum terkait pengelolaan aset sitaan, maka aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Sebaliknya, apabila kegiatan perkebunan tersebut ternyata telah mendapatkan persetujuan resmi dari pihak berwenang, maka dokumen dan dasar hukumnya perlu dijelaskan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Transparansi merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
REDAKSI MENDORONG KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN
Media ini mendorong Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, serta aparat kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap informasi aktivitas perkebunan CV MAL di wilayah Terentang–Guntung.
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan atau pengelolaan aset sitaan tanpa kewenangan, diharapkan dilakukan penelusuran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak CV MAL, inisial T.T atau ASN, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini juga diharapkan memberikan hak jawab dan klarifikasi agar pemberitaan menjadi berimbang.
Sebab, persoalan ini bukan untuk menghakimi seseorang atau perusahaan, melainkan untuk meminta kejelasan mengenai status aset yang disebut telah disita negara.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika suatu aset telah berada dalam penguasaan negara berdasarkan proses hukum, maka status dan pengelolaannya harus jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat kini menunggu jawaban: apakah aktivitas perkebunan tersebut memang telah memiliki dasar hukum yang sah, atau justru terdapat persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum?
(*/Yuliana).
