PALEMBANG — Vonis enam bulan penjara terhadap Junaidi alias Ajun dalam perkara kekerasan yang mengakibatkan Irza Prasetya bin Amir Chandra mengalami luka belum diterima pihak korban. Melalui kuasa hukumnya, Afdhal Azmi Jambak, Irza meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan banding.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat yang diserahkan kepada JPU Sigit Subiantoro melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Palembang pada Jumat (18/9/2026), sehari setelah putusan dibacakan.
“Keperluan Irza diwakili negara, dalam hal ini JPU. Irza merasa vonis itu terlalu ringan dan mengusik rasa keadilan,” kata Afdhal, Senin (21/9/2026).
Permintaan serupa kemudian disampaikan Afdhal kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang. Surat yang meminta Kajari memerintahkan JPU menempuh upaya hukum banding diserahkan melalui PTSP Kejari Palembang pada Senin (21/9/2026).
Vonis Enam Bulan
Berdasarkan informasi putusan yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang, majelis hakim menyatakan Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka.”
Majelis hakim yang diketuai Afrizal Hady menjatuhkan pidana enam bulan penjara kepada Junaidi.
Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan JPU yang sebelumnya meminta terdakwa dihukum delapan bulan penjara.
Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang masa pidana. Junaidi juga ditetapkan tetap berada dalam tahanan.
Dalam perkara tersebut, sejumlah barang bukti turut dipertimbangkan, di antaranya kaus berwarna abu-abu, potongan kayu sekitar 20 sentimeter, potongan tali putih, serta satu unit flashdisk SanDisk berwarna merah.
Kuasa Hukum Soroti Video Kekerasan
Menurut Afdhal, perkara tersebut bermula setelah video kekerasan terhadap Irza beredar luas.
Ia menyebut rekaman tersebut memperlihatkan seseorang menggunakan kayu untuk memukul korban.
“Di video itu terdengar ucapan bahwa kawannya semua polisi,” ujar Afdhal.
Afdhal juga mengatakan pihaknya sebelumnya telah melaporkan dugaan keberpihakan JPU terhadap terdakwa kepada Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan.
Atas dasar itu, pihak korban meminta JPU mempertimbangkan langkah hukum lanjutan terhadap putusan enam bulan tersebut.
“Kami berharap Kajari dan JPU mendengarkan jeritan hati nurani Irza sebagai korban yang sudah menderita lahir dan batin,” kata Afdhal.
Menurut dia, banding menjadi penting dari perspektif korban karena tuntutan JPU delapan bulan penjara berujung pada vonis enam bulan.
“Kalau JPU tidak banding, tentu akan muncul pertanyaan dari pihak korban mengenai sikap JPU dalam perkara ini,” ujarnya.
Persoalan Praperadilan Ikut Disorot
Selain putusan perkara pidana Junaidi, Afdhal juga menyoroti putusan praperadilan yang sebelumnya diajukan Irza.
Dalam perkara tersebut, hakim tunggal Corry Oktarina menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Irza tidak sah. Sementara itu, penetapan Irza sebagai tersangka dinyatakan sah.
Afdhal mengatakan pihaknya kini meminta petunjuk kepada Mahkamah Agung mengenai konsekuensi hukum dari putusan praperadilan tersebut.
Menurut dia, langkah hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pihak korban untuk memperoleh kejelasan atas proses hukum yang telah berjalan.
Permintaan banding atas putusan Junaidi kini berada pada ranah kewenangan JPU. Pihak korban melalui kuasa hukumnya berharap jaksa mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya akan berjuang menegakkan keadilan semaksimal mungkin,” kata Afdhal.
