MAJENE — Sebutan “Majene Kota Pendidikan” telah melewati lebih dari dua dekade perjalanan pembangunan Sulawesi Barat. Gagasan itu dikaitkan dengan cita-cita para pejuang pembentukan provinsi sebelum Sulawesi Barat berdiri pada 2004. Namun, setelah waktu berjalan panjang, pertanyaan yang perlu dijawab bukan lagi sekadar dari mana gelar itu berasal, melainkan sejauh mana cita-cita tersebut telah diterjemahkan menjadi kebijakan dan perubahan nyata bagi masyarakat.
Jejak pemberitaan menunjukkan istilah tersebut telah digunakan secara terbuka setidaknya sejak 2009. Saat itu, pengamat pendidikan menyebut Majene telah dicanangkan pemerintah sebagai kota pendidikan dan mengaitkannya dengan gagasan para pejuang pembentukan Sulawesi Barat.
Pada 2010, pemerintah Sulawesi Barat kembali menyebut Majene sebagai pusat pengembangan pendidikan. Pada 2012, komitmen menjadikan Majene sebagai kota pendidikan kembali ditegaskan. Pemerintah provinsi juga mendorong penyusunan grand design sebagai arah pengembangannya.
Rangkaian catatan tersebut memperlihatkan bahwa “Kota Pendidikan” telah lama menjadi bagian dari agenda pembangunan Majene.
Dari Gagasan ke Kampus Negeri
Gagasan itu kemudian diikuti pembangunan perguruan tinggi.
Pada 2009, pembangunan STAIN di Majene disebut sebagai bagian dari upaya menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pendidikan. Universitas Sulawesi Barat kemudian berkembang menjadi perguruan tinggi negeri. STAIN Majene juga resmi berdiri sebagai perguruan tinggi negeri dan diresmikan Menteri Agama pada 2016.
Dua perguruan tinggi negeri tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan pendidikan tinggi di Majene.
Namun, keberadaan kampus belum dengan sendirinya menjadi ukuran sebuah kota pendidikan.
Ada persoalan yang lebih luas, mulai dari akses pendidikan, kualitas sekolah, pemerataan tenaga pendidik, kondisi fasilitas, keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah, hingga keterjangkauan layanan pendidikan.
Ketika Gelar Memerlukan Ukuran
Pertanyaan mengenai dasar kebijakan juga pernah muncul.
Pada 2015, Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat meminta pemerintah dan DPRD Majene membuat peraturan daerah yang secara khusus mengatur Majene sebagai Kota Pendidikan.
Permintaan itu menunjukkan adanya perhatian terhadap dasar regulasi di balik identitas yang selama bertahun-tahun digunakan pemerintah.
Pertanyaan mendasarnya pun sederhana:
Jika Majene disebut Kota Pendidikan, apa indikatornya?
Apakah keberadaan perguruan tinggi negeri sudah cukup? Ataukah ukuran tersebut harus mencakup akses, kualitas, pemerataan, fasilitas, dan capaian pendidikan?
Sebuah identitas daerah akan lebih bermakna ketika diterjemahkan menjadi target, program, anggaran, indikator, dan evaluasi yang dapat diukur.
Dua Dekade Berlalu, Masih “Mewujudkan”
Pada 2022, Pemerintah Kabupaten Majene kembali menyebut Kota Pendidikan sebagai bagian dari komitmen awal pembentukan Sulawesi Barat. Pada tahun yang sama, pemerintah daerah menjalankan program penguatan layanan pendidikan, termasuk pembentukan posko pendidikan untuk mendata anak usia sekolah yang belum tersentuh pendidikan formal.
Pada 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menyatakan dukungan untuk mewujudkan Majene sebagai kota pendidikan.
Kata “mewujudkan” penting dicermati. Istilah tersebut menempatkan Kota Pendidikan sebagai agenda yang masih perlu dibangun dan diperkuat.
Setelah lebih dari dua dekade, publik membutuhkan ukuran yang lebih konkret:
Apa targetnya? Apa capaiannya? Dan apa yang masih tertinggal?
Cita-cita atau Kenyataan?
Majene memiliki sejarah panjang dalam gagasan pembangunan pendidikan Sulawesi Barat. Dua perguruan tinggi negeri telah berdiri dan pemerintah daerah maupun provinsi berulang kali menyatakan komitmennya.
Namun, ukuran Kota Pendidikan tidak berhenti pada keberadaan kampus atau penggunaan sebuah gelar.
Publik membutuhkan data mengenai akses pendidikan, anak yang belum bersekolah, kondisi sekolah, pemerataan tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, serta capaian pendidikan dari waktu ke waktu.
Data tersebut penting untuk melihat perubahan secara lebih objektif.
Sebab, setelah lebih dari dua dekade, pertanyaan utamanya bukan lagi seberapa lama Majene menyandang gelar Kota Pendidikan.(Red)
