SOPPENG — Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Soppeng, Jumat (25/9/2026), dipertanyakan. Sorotan tidak berhenti pada jenis makanan yang diterima siswa, tetapi mengarah pada siapa yang menyusun menu, standar apa yang digunakan, dan bagaimana SPPG memastikan setiap sajian memenuhi ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Aktivis Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In., meminta pelaksanaan MBG di Soppeng dibuka secara transparan. Ia menilai publik berhak mengetahui dasar penyusunan menu dan memastikan makanan yang diterima siswa sesuai dengan standar program.
“perlu diperiksa bukan hanya apa yang ada di dalam kotak makanan, tetapi bagaimana menu itu disusun, siapa yang menetapkan, berapa standarnya, dan apakah sesuai dengan ketentuan BGN,” ujar Rudiandi.
Menurut dia, SPPG perlu menjelaskan setiap menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Jika terjadi perubahan dari menu yang telah direncanakan, dasar perubahan dan mekanismenya juga perlu dibuka.
Sorotan tersebut mencakup komposisi makanan, kecukupan protein, sayuran, buah, standar porsi, kualitas bahan pangan, dan keamanan makanan. Seluruh unsur itu menjadi bagian penting karena MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Titik yang perlu diperiksa berikutnya adalah mekanisme pengawasan. Apakah menu yang disajikan SPPG telah melalui perencanaan dan pengawasan ahli gizi sesuai mekanisme program, atau terdapat perubahan berdasarkan pertimbangan internal SPPG?
Verifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan menu yang direncanakan dengan makanan yang benar-benar diterima siswa. Pemeriksaan juga dapat mencakup catatan menu, standar porsi, komposisi bahan, keterlibatan ahli gizi, serta alasan perubahan apabila menu berbeda pada hari pelayanan.
“Kalau memang sudah sesuai, tunjukkan acuannya. Kalau ada perubahan, jelaskan dasar perubahannya. Dengan begitu masyarakat tidak hanya menerima makanan, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa program berjalan sesuai prosedur,” kata Rudiandi.
Menurut Rudiandi, transparansi diperlukan agar penentuan menu MBG tidak menimbulkan persepsi bahwa SPPG memiliki keleluasaan menentukan sajian tanpa dasar yang dapat diperiksa publik.
Pertanyaan utamanya kini sederhana: menu MBG di Soppeng disusun berdasarkan standar BGN atau keputusan internal SPPG?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan data. Karena itu, SPPG dan BGN diharapkan menjelaskan dasar penyusunan menu, standar porsi, keterlibatan tenaga ahli gizi, serta mekanisme pengawasan MBG di Kabupaten Soppeng.
Sebelum verifikasi dilakukan, perbedaan menu atau perubahan sajian belum dapat disebut sebagai pelanggaran. Namun, setiap perbedaan tetap perlu dijelaskan agar pelaksanaan program dan pemenuhan gizi siswa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.Red
