JAKARTA — Inspeksi mendadak Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, pada Rabu (23/9/2026) menemukan dugaan keberadaan kompleks hunian berfasilitas mewah yang disebut dihuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Temuan itu mencakup lebih dari 10 bangunan, mobil mewah, fasilitas kebugaran, hingga pembangunan simulator golf.
Temuan tersebut justru muncul setelah tim Ombudsman mengaku sempat ditolak masuk ke area blok hunian WBP. Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, mengatakan tim datang membawa surat tugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong.
“Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas,” kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).
Menurut Syafrida, tim menemukan sejumlah bangunan yang dari luar tampak seperti rumah atau homestay. Beberapa bangunan disebut memiliki fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, dan meja makan.
Ombudsman juga mengaku bertemu dengan salah seorang penghuni yang menyatakan dirinya merupakan WBP Lapas Kelas IIA Cibinong. Namun, menurut Ombudsman, petugas kemudian menghalangi tim untuk menggali keterangan lebih lanjut dari penghuni tersebut.
Fasilitas Disebut Menyerupai Apartemen
Berdasarkan pengamatan tim Ombudsman, terdapat lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Sejumlah mobil mewah juga disebut terlihat terparkir di sekitar lokasi.
Ketika berhasil memasuki salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas yang menurut Ombudsman menyerupai apartemen. Bangunan itu disebut memiliki ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta sejumlah fasilitas lainnya.
Ombudsman juga menemukan fasilitas fitnes dan pembangunan simulator golf yang disebut masih berlangsung.
Temuan lain berkaitan dengan aspek keamanan. Ombudsman menyebut terdapat akses keluar di bagian belakang bangunan yang tidak terkunci dan terhubung dengan kawasan hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.
Kondisi tersebut dinilai Ombudsman sebagai celah keamanan yang perlu segera diperiksa.
Tim Ombudsman Mengaku Sempat Terlibat Dorong-dorongan
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan penolakan terhadap tim Ombudsman dalam pemeriksaan Lapas Cibinong bukan kali pertama terjadi.
Menurut Fikri, saat berupaya melakukan pengecekan, terjadi insiden fisik berupa aksi dorong-dorongan. Ia menyebut salah satu anggota tim bahkan sempat mengalami kondisi kaki terjepit.
“Semakin dihalangi semakin kami bertanya ada apa sebenarnya. Ternyata di dalamnya ada lebih dari 10 rumah, kami sudah wawancara penghuninya mengaku napi,” ujar Fikri.
Ombudsman juga menerima laporan keluarga WBP mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A. Informasi tersebut masih berupa laporan yang diterima Ombudsman dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Syafrida menilai dugaan tersebut perlu menjadi perhatian karena Lapas Cibinong disebut telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ombudsman Minta Evaluasi Menyeluruh
Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan.
Syafrida juga meminta perhatian terhadap penempatan dan pengawasan petugas di lapas. Menurut dia, evaluasi tidak cukup dilakukan terhadap satu lapas, tetapi juga perlu melihat unit pelayanan lain di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ombudsman menyatakan akan terus melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait.
Yusril Minta Temuan Dibuka kepada Publik
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta temuan Ombudsman tersebut diperiksa secara terbuka.
Yusril mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia bahkan mempersilakan media melihat langsung kondisi fasilitas di Lapas Cibinong.
“Kami memutuskan hari ini media dipersilakan meliput secara langsung seperti apa temuan Ombudsman tersebut. Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana,” ujar Yusril di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Yusril, pemeriksaan terbuka diperlukan untuk memastikan fungsi bangunan dan siapa yang menggunakan fasilitas tersebut.
Ia menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu diperiksa, termasuk apakah bangunan tersebut merupakan rumah pegawai, tempat asimilasi bagi narapidana yang menjelang bebas, atau fasilitas khusus bagi WBP.
“Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu. Apakah itu rumah pegawai di dalam Lapas, tempat asimilasi napi menjelang bebas, atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar,” katanya.
Yusril menegaskan, apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan pejabat atau pegawai pemasyarakatan, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan.
“Kalau pejabat PAS atau pegawai LP Cibinong yang bersalah mengadakan fasilitas tersebut, apalagi mengkomersialkannya, jajaran Kementerian Imipas tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi,” tegasnya.
Yusril Buka Ruang Klarifikasi
Di sisi lain, Yusril juga meminta agar temuan Ombudsman dilihat berdasarkan fakta di lapangan. Ia membuka ruang bagi Ombudsman untuk memberikan klarifikasi apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan persepsi atau temuan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Seandainya temuan Ombudsman itu tidak benar, atau mereka salah persepsi, ya kami persilakan mereka melakukan klarifikasi secara terbuka,” ujar Yusril.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi dugaan yang tidak berdasar.
“Jangan ada dusta di antara kita. Tapi jangan pula ada fitnah di antara kita,” kata Yusril.
Karena itu, pemerintah mempersilakan media melihat langsung kondisi Lapas Cibinong dan mengungkap fakta mengenai bangunan serta fasilitas yang menjadi sorotan Ombudsman.
Kini, dua hal menjadi titik penting yang menunggu pembuktian: siapa sebenarnya penghuni bangunan tersebut dan untuk apa fasilitas dengan standar yang disebut mewah itu digunakan. Pemeriksaan terbuka diperlukan untuk memastikan apakah temuan Ombudsman menunjukkan pelanggaran, persoalan tata kelola, atau fungsi bangunan yang berbeda dari dugaan awal.(Tim)
