SOPPENG — Program strategis Kementerian Pertanian PM-AAS disosialisasikan kepada kelompok tani di Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Jumat (25/9/2026). Program tersebut menyasar lahan pertanian seluas 50 hektare yang tersebar pada dua kelompok tani.
Sosialisasi menjadi tahap awal sebelum program dilaksanakan di lapangan. Namun, luas lahan yang menjadi sasaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ketepatan sasaran, pendampingan, pelaksanaan, dan manfaat yang diterima petani akan menjadi bagian penting dalam mengukur program tersebut.
Di Desa Lompulle, PM-AAS mencakup Kelompok Tani Masengereng 1 dengan luas lahan 20 hektare dan Kelompok Tani Mattugengkeng dengan luas lahan 30 hektare.
Dengan demikian, total lahan yang menjadi sasaran program mencapai 50 hektare.
Cakupan tersebut menunjukkan bahwa program telah diarahkan kepada kelompok tani dengan lokasi dan luasan lahan yang jelas. Namun, setelah sosialisasi dilakukan, perhatian berikutnya berada pada pelaksanaan program di tingkat lapangan.
Apakah program benar-benar berjalan sesuai sasaran?
Pertanyaan itu penting karena keberhasilan program pertanian tidak cukup diukur dari jumlah kelompok tani atau luas lahan yang tercatat. Pelaksanaan di lapangan perlu memastikan petani memahami program, memperoleh pendampingan, dan menerima dukungan sesuai ketentuan.
Kegiatan sosialisasi turut dihadiri Koordinator BPP Kecamatan Ganra dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lompulle.
Kehadiran BPP dan PPL menjadi bagian penting dalam proses pendampingan petani. Penyuluh berada pada posisi strategis untuk membantu kelompok tani memahami tahapan program sekaligus mendampingi pelaksanaannya di lapangan.
Di sinilah pelaksanaan program akan diuji.
Apakah seluruh anggota kelompok tani telah memahami tujuan dan mekanisme PM-AAS? Bentuk pendampingan apa yang akan diberikan? Dukungan apa saja yang diterima kelompok tani? Bagaimana perkembangan program akan dipantau? Dan bagaimana pemerintah memastikan lahan yang menjadi sasaran sesuai dengan kondisi serta kebutuhan petani?
Pertanyaan tersebut semakin penting karena program mencakup lahan seluas 50 hektare. Setiap tahapan pelaksanaan perlu memiliki kejelasan agar program tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi.
Petani juga membutuhkan kepastian mengenai tahapan kegiatan, pendampingan teknis, dukungan program, serta mekanisme evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, kelompok tani memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Keterlibatan anggota, pengelolaan lahan, dan koordinasi dengan penyuluh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan kegiatan.
Program pemerintah pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai berapa luas lahan yang masuk sebagai sasaran. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah program masuk ke lahan petani.
Apakah produktivitas meningkat? Apakah petani memperoleh pendampingan yang memadai? Apa kendala yang muncul di lapangan? Dan apakah manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok tani penerima?
Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terbuka.
Dengan sasaran 50 hektare, pelaksanaan PM-AAS di Desa Lompulle menjadi bagian dari upaya penguatan sektor pertanian di Kecamatan Ganra. Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut melalui pelaksanaan yang terukur dan pendampingan yang berkelanjutan.
Karena itu, perkembangan program di dua kelompok tani tersebut perlu terus dipantau. Capaian, kendala, bentuk dukungan, serta hasil evaluasi menjadi informasi penting bagi petani dan masyarakat.
Sosialisasi adalah awal. Ukuran sesungguhnya berada pada pelaksanaan dan hasil yang diterima petani.
Di Desa Lompulle, 50 hektare lahan pada dua kelompok tani kini menjadi sasaran PM-AAS. Tahap berikutnya adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, mendapat pendampingan yang memadai, serta memberikan manfaat yang dapat diukur bagi petani. Tim/Red
