JAKARTA — Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menjadwalkan sidang pembuktian pemohon pada Rabu, 30 September 2026 pukul 12.00 WIB di Gedung MKRI, Lantai 2.
Agenda persidangan meliputi pemeriksaan keterangan ahli dan/atau saksi yang diajukan pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.
Tahap pembuktian menjadi kesempatan bagi pemohon untuk memperkuat dalil yang telah disampaikan dalam permohonan. Keterangan ahli, saksi, dan alat bukti tersebut selanjutnya menjadi bagian dari bahan yang akan dinilai majelis hakim dalam memeriksa perkara.
Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, di antaranya Denny Indrayana. Berdasarkan data perkara MK, para pemohon terdiri atas Brahma Aryana, Tyasno Sudarto, Fachrul Razi, Denny Indrayana, Ansufri ID Sambo, Tiurma M.S. Sihombing, Bonatua Silalahi, H.M. Subhan, Moeryono, Soenarko MD, Hanafie Asnan, dan Slamet Soebijanto.
Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Mereka mendalilkan adanya persoalan dalam pemenuhan ketentuan pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu.
Pemohon juga mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran. Dalil tersebut merupakan argumentasi pemohon dan masih harus dibuktikan serta dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti dan keterangan dalam persidangan.
KPU Persoalkan Kewenangan MK
Pada pemeriksaan persidangan 23 September 2026, KPU selaku termohon menyampaikan pandangan bahwa persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan sengketa proses pemilu, bukan sengketa hasil pemilu.
Menurut KPU, persoalan pemenuhan syarat calon berkaitan dengan tahapan pencalonan dan kewenangan lembaga yang menangani proses pemilu, termasuk Bawaslu.
Pandangan tersebut merupakan posisi KPU sebagai termohon dan menjadi bagian dari materi yang akan dipertimbangkan MK dalam pemeriksaan perkara.
Sidang 23 September juga mengagendakan penyampaian keterangan pihak terkait serta keterangan Bawaslu.
Pemohon Minta Pelantikan Gibran Dibatalkan
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.
Pemohon juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, mereka meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden serta meminta MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Permintaan tersebut merupakan petitum pemohon dan belum merupakan putusan ataupun kesimpulan MK mengenai pokok perkara.
Perkara Diajukan 10 September
Berdasarkan data perkara MK, permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi pada 17 September 2026 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Pemeriksaan pendahuluan berlangsung pada 21 September 2026 dengan agenda penyampaian permohonan pemohon.
Pada 23 September 2026, perkara memasuki pemeriksaan persidangan dengan agenda jawaban KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu.
Selanjutnya, 30 September 2026 menjadi agenda pembuktian dari pihak pemohon. Persidangan akan menguji keterangan ahli dan/atau saksi serta alat bukti tambahan yang diajukan pemohon.
Perkembangan perkara dapat dipantau melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, termasuk jadwal persidangan dan dokumen perkara.Untuk versi publikasi, saya juga menyarankan tidak memakai frasa “sidang ijazah Gibran” sebagai istilah resmi perkara di tubuh berita. Lebih presisi menggunakan “perkara PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran”, karena objek formal perkara di MK adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden.(Tim)
