JAKARTA – BreakingNewspost.id — Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih menyiapkan pembentukan Tim Khusus (Timsus) Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP) UKM PKL Indonesia. Tim ini disiapkan untuk memperkuat akses permodalan sekaligus pendampingan bagi pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pembiayaan dan Fasilitas Usaha di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Drs. Muhammad Hatta, MBA, di Kawasan Kuliner Pondok Jaya, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu sore (26/9/2026).
Ali mengatakan, program pembiayaan dan fasilitas usaha menjadi salah satu instrumen strategis APKLI Merah Putih dalam mendampingi usaha kecil dan mikro serta pedagang kaki lima di Indonesia.
Menurut dia, skema tersebut tidak hanya ditujukan bagi pedagang, tetapi juga pelaku ekonomi rakyat lainnya, seperti petani, nelayan, industri rumahan, dan sektor jasa.
“Apapun bentuk dan pola penyaluran pembiayaan, permodalan, dan fasilitas usaha wajib ada pendampingan dari hulu hingga hilir,” kata Ali.
Ia menjelaskan, cetak biru atau blue print program kerja Bidang Pembiayaan dan Fasilitas Usaha DPP APKLI Merah Putih, termasuk standar operasional prosedur (SOP), akan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) DPP pada 17 Oktober 2026 di Jakarta.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026.
Lima Sumber Pembiayaan
Ali mengatakan, pembentukan Timsus MUPP UKM PKL Indonesia merupakan tindak lanjut salah satu keputusan Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 APKLI Merah Putih yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta pada 25–27 Agustus 2026.
Dalam keputusan tersebut, MUPP UKM PKL Indonesia diarahkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ekosistem ekonomi rakyat kecil.
APKLI Merah Putih menyiapkan dua pola pelaksanaan, yakni Bapak Angkat dan non-Bapak Angkat.
Ali menyebut sedikitnya terdapat lima sumber daya yang akan dikembangkan dalam skema MUPP UKM PKL Indonesia.
Pertama, Dompet Amal Produktif (DAP). Kedua, Penyertaan Modal Produktif (PMP). Ketiga, Kemitraan Produktif (KP). Keempat, Hibah Produktif. Kelima, CSR Produktif.
“Sebagaimana amanah Munas ke-6, dalam waktu dekat Ketua Umum akan menerbitkan SK Timsus MUPP UKM PKL Indonesia,” ujar Ali.
Disiapkan Yayasan dan Koperasi
Selain menyusun konsep dan aspek teknis program, Timsus MUPP UKM PKL Indonesia juga akan menyiapkan pembentukan yayasan serta koperasi atau korporasi.
Menurut Ali, badan hukum tersebut diperlukan sebagai bagian dari tata kelola program agar pelaksanaannya memiliki landasan kelembagaan dan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.
“Disamping menyiapkan konsep dan hal teknis, Timsus MUPP UKM PKL Indonesia juga secepatnya membentuk yayasan dan koperasi/korporasi sebagai badan hukum dalam tata kelola sesuai tata peraturan yang berlaku di RI,” kata Ali.
Ali yang dikenal sebagai Presiden Kawulo Alit (KAI) itu mengatakan dirinya telah mendampingi pelaku ekonomi rakyat Indonesia selama sekitar 15 tahun, sejak 2011.
Rakor Bidang Pembiayaan dan Fasilitas Usaha tersebut turut dihadiri jajaran bidang terkait DPP APKLI Merah Putih, di antaranya Arif Erdison, Joko, Yusuf, dan Jonathan.(Red)
