JAKARTA – BreakingNewspost.id — Konsolidasi organisasi menjadi agenda utama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih periode 2026–2031 dalam Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Organisasi, Keanggotaan, dan Pengembangan Wilayah di Jakarta, Kamis (2/10/2026).
Rakorbid yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP APKLI Merah Putih, Dr. Puji Hartoyo, SE., MM., membahas penataan keanggotaan, penguatan struktur organisasi, serta percepatan pembentukan kepengurusan di berbagai wilayah Indonesia.
Agenda tersebut disebut sebagai bagian dari program kerja 100 hari DPP APKLI Merah Putih.
Rapat berlangsung secara hybrid dengan diikuti jajaran pimpinan DPP dan koordinator wilayah.
Hadir dalam Rakorbid tersebut Ketua Umum DPP APKLI Merah Putih dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, Ketua Harian Ellif Krismawati, S.Si., MM, Wasekjen Mangimpal Lumbantoruan, SS, Kabid Wasfi Velasufah, serta lima Ketua Koordinator Wilayah, yakni M. Fahmi Dzulfidi untuk Jawa dan Banusra, Iwan N Raju untuk Sulawesi, Dr. Muhammad Rifai Darus untuk Maluku dan Papua, Lukiyus untuk Kalimantan, serta Harmoko untuk Sumatera.
Organisasi, Data Anggota, dan Pengembangan Wilayah
Puji Hartoyo menekankan pentingnya penataan organisasi dan keanggotaan sebagai fondasi pengembangan APKLI Merah Putih.
“Organisasi harus kuat, anggota harus terdata, wilayah harus berkembang. Itu kunci APKLI Merah Putih jadi besar,” kata Puji.
Menurut dia, penguatan struktur organisasi perlu disertai pendataan anggota yang lebih tertib sehingga keberadaan organisasi dapat terukur hingga tingkat daerah.
Ketua Umum DPP APKLI Merah Putih, Ali Mahsun ATMO, meminta bidang organisasi mempercepat pendataan anggota berbasis digital dan menerapkan konsep single data.
Ia juga mendorong percepatan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
“Satu anggota, satu KTA, satu perjuangan,” kata Ali.
Target organisasi yang disampaikan dalam Rakorbid tersebut adalah memperluas struktur APKLI Merah Putih hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
APKLI dan Program Pemerintah
Dalam arahannya, Ali juga menyampaikan posisi APKLI Merah Putih yang ingin terlibat dalam agenda pemberdayaan ekonomi rakyat dan mengawal sejumlah program pemerintah.
Ia menyebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pernyataan tersebut beririsan dengan sejumlah program ekonomi pemerintah yang memang menempatkan UMKM, koperasi, dan ekonomi desa sebagai bagian dari agenda pembangunan. Pemerintah juga menyatakan MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Namun, posisi APKLI sebagai organisasi masyarakat atau organisasi profesi pedagang berbeda dengan kedudukan pemerintah sebagai pelaksana program. Karena itu, bentuk keterlibatan APKLI dalam program-program tersebut perlu dilihat berdasarkan kerja sama, kebijakan, atau mekanisme resmi yang berlaku.
Ali mengatakan APKLI Merah Putih ingin memastikan pedagang kaki lima tidak hanya menjadi objek kebijakan.
“Jangan lagi ada PKL yang digusur tanpa solusi. PKL harus ditata, diberdayakan, dan disejahterakan, bukan dimatikan,” ujarnya.
Target 38 Provinsi hingga Tingkat Kecamatan
Ali menyebut APKLI Merah Putih menargetkan penguatan organisasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan dan desa.
Target tersebut menjadi pekerjaan organisasi dalam periode kepengurusan 2026–2031.
Pendataan anggota menjadi salah satu instrumen yang ditekankan karena organisasi membutuhkan basis data untuk mengetahui jumlah anggota, sebaran wilayah, serta kebutuhan pedagang yang akan didampingi.
Dengan sistem pendataan yang terintegrasi, struktur organisasi di daerah diharapkan tidak sekadar terbentuk secara administratif, tetapi juga memiliki anggota dan kegiatan yang dapat diverifikasi.
Rakorbid sebagai Langkah Awal
Rakorbid tersebut menempatkan tiga agenda sebagai perhatian utama, yakni konsolidasi organisasi, penataan keanggotaan, dan pengembangan wilayah.
Jajaran DPP juga diminta memperkuat koordinasi dengan para koordinator wilayah agar program organisasi dapat diterjemahkan di daerah.
Bagi APKLI Merah Putih, agenda tersebut menjadi bagian dari langkah awal membangun struktur organisasi periode 2026–2031.
Sementara itu, efektivitas target perluasan organisasi dan pendataan anggota akan terlihat dari pembentukan kepengurusan di daerah, jumlah anggota yang terdata, serta program pendampingan yang benar-benar berjalan di lapangan.(Red)
