PENAJAM PASER UTARA, BreakingNewsPost.id — Di samping Masjid Al Ula Nenang, Selasa pagi (10/11/2026), ratusan peserta berkumpul untuk berjalan menuju Tugu Merah Putih Kampoeng Nenang — menelusuri jejak yang diyakini sebagai momen pengibaran pertama Bendera Merah Putih di wilayah Paser. Kegiatan bertajuk “Jangan Lupa Sejarah, Napak Tilas Jejak Merah Putih Kampoeng Nenang” ini telah direncanakan matang: surat undangan panitia tertanggal 7 November 2026 mencatat 450 peserta dari pelajar, Pramuka, ormas, TNI, Polri, dan masyarakat umum. Namun di tengah upaya merawat sejarah tersebut, satu hal justru menjadi sorotan: ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Sejarah yang Dijaga Rakyat, Namun Siapakah yang Hadir Mewakili Daerah?
Dokumen undangan yang diterima menunjukkan panitia secara khusus menyampaikan undangan kepada Sultan Paser. Kehadiran P.Y.M. Dr. (H.C.) Muhamad Jarnawi, S.H., SPYM Sultan Muhammad Alansyah III, dinilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah daerah. Dalam pesan peringatan Hari Pahlawan yang disampaikan, beliau menegaskan:
“Dengan semangat dan pengorbanan para pahlawan, kita jadikan sebagai semangat untuk mengisi pembangunan demi kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.”ungkapnya.
Pesan luhur itu sejalan dengan semangat napak tilas. Namun pertanyaan tetap terbuka: apakah lembaga yang secara kelembagaan mewakili aspirasi masyarakat di tingkat daerah turut hadir menyampaikan penghormatan yang sama? Ketidakhadiran tersebut memunculkan kekecewaan di kalangan warga, bukan karena ingin menuduh, melainkan karena masyarakat berharap sejarah daerah diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan — termasuk wakil rakyat yang mereka pilih.
Satu Ketidakhadiran, Beberapa Kemungkinan yang Perlu Dijelaskan
Perlu ditegaskan: belum ada bukti yang menyatakan ketidakhadiran ini sebagai bentuk pengabaian. Sejumlah hal masih memerlukan klarifikasi terbuka:
🔹 Apakah undangan resmi telah dikirimkan kepada pimpinan maupun anggota DPRD PPU? Jika ya, kapan dan kepada siapa disampaikan?
🔹 Apakah ada balasan atau konfirmasi kehadiran, bahkan kemudian berhalangan hadir?
🔹 Jika memang tidak ada yang hadir, apa alasan mendasarinya — agenda kedinasan lain yang mendesak, atau persoalan komunikasi yang perlu diperbaiki?
🔹 Apakah ada rencana tindak lanjut, seperti kunjungan pengganti atau dukungan terhadap kegiatan pelestarian sejarah di Kampoeng Nenang?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mencegah kesalahpahaman yang justru merenggangkan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.
Menghormati Sejarah Berarti Hadir di Tengah Masyarakat
Napak tilas di Kampoeng Nenang bukan sekadar jalan kaki bersama. Ia adalah upaya masyarakat menjaga agar kisah perjuangan tidak hilang ditelan zaman. Generasi muda hadir untuk melihat sendiri, bukan hanya membaca di buku teks. Di sinilah peran lembaga legislatif menjadi penting — bukan sekadar saat anggaran pembangunan dibahas, tetapi juga ketika identitas dan sejarah daerah dirawat oleh rakyatnya sendiri.
Menghormati sejarah tidak bisa hanya diucapkan dalam sambutan atau dicantumkan dalam visi misi. Ia terlihat ketika momen penting masyarakat dihadiri, ketika suara warga didengar, dan ketika warisan daerah dianggap milik bersama — bukan urusan sebagian pihak saja.
DPRD PPU berhak memberikan penjelasan terbuka atas hal ini. Sebab, di mata masyarakat, kehadiran adalah bentuk penghargaan yang paling nyata. Dan sejarah Kampoeng Nenang — sebagaimana sejarah seluruh bangsa — layak dihargai oleh semua elemen, tanpa terkecuali.(Red)
