POLEWALI MANDAR — Abrasi di Pantai Waitawar, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kian mendekati permukiman warga. Di tengah ancaman terhadap rumah warga, termasuk milik Papa Andini, muncul persoalan lain dalam penanganan sementara: biaya BBM alat berat disebut dibebankan kepada Kepala Desa Tamangalle.
Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju turun meninjau lokasi pada Kamis (8/10/2026), bersama Pemerintah Desa Tamangalle, BPD, dan warga.
Dalam peninjauan tersebut, Kasatker SDA BWS Sulawesi V Mamuju mengatakan biaya operasional BBM alat berat yang digunakan untuk penanganan sementara abrasi di Desa Tamangalle dibebankan kepada Kepala Desa Tamangalle.
Keterangan tersebut kemudian menjadi perhatian aktivis Rudiandi. Ia menilai mekanisme pembiayaan penanganan abrasi perlu diperjelas, terutama terkait penggunaan alat berat dan biaya operasionalnya.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang membayar BBM. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apa dasar pembebanan biaya tersebut, bagaimana mekanismenya, dan dari pos anggaran mana biaya operasional alat berat ditanggung?
Pertanyaan itu penting karena penggunaan alat berat disebut menjadi bagian dari penanganan sementara abrasi. Selain aspek teknis, kewenangan dan mekanisme pembiayaan perlu jelas agar penanganan dapat dipertanggungjawabkan.
Di lapangan, persoalan utamanya tetap abrasi yang terus mendekati permukiman. Jika pengikisan berlanjut, rumah dan ruang hidup warga pesisir menghadapi risiko yang semakin besar.
Namun, peninjauan BBWS belum otomatis berarti pembangunan pengaman pantai akan segera dilakukan. Diperlukan kajian teknis untuk mengetahui tingkat pengikisan, perubahan garis pantai, kawasan terdampak, serta bentuk perlindungan yang sesuai.
Warga berharap peninjauan tersebut tidak berhenti pada dokumentasi. Mereka menunggu hasil observasi dan langkah lanjutan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Pemerintah Desa Tamangalle, BPD, dan warga menyambut peninjauan BBWS Sulawesi V Mamuju. Pada saat yang sama, mekanisme penanganan sementara, termasuk pembiayaan BBM alat berat, perlu dijelaskan secara terbuka.
Apakah pembebanan BBM kepada kepala desa merupakan kesepakatan penanganan sementara, bentuk dukungan pemerintah desa, atau memiliki dasar administrasi dan anggaran tertentu?
Pertanyaan itu penting bukan untuk mempersoalkan upaya penanganan sementara, melainkan memastikan penggunaan sumber daya dalam penanganan abrasi memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi warga Waitawar, persoalannya tidak berhenti pada biaya BBM. Mereka menunggu jawaban yang lebih mendesak: setelah peninjauan dilakukan, apa langkah berikutnya untuk melindungi permukiman yang terus didekati abrasi?
Sebab, garis pantai terus terkikis, sementara rumah warga berada semakin dekat dengan ancaman.
(Tim Redaksi)
