SOPPENG — BreakingNewsPost.id — Selama berbulan-bulan, warga Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan Rabu 10/11/2026), hidup dalam kegelapan yang tak terjadwal. Listrik padam bisa terjadi pagi, siang, maupun malam, berulang kali dalam seminggu, tanpa pemberitahuan memadai dan tanpa kepastian kapan kondisi akan kembali normal. Penjelasan memang sudah disampaikan PT PLN (Persero), namun penjelasan itu ternyata belum cukup menjawab pertanyaan mendasar masyarakat: seberapa parah persoalannya, berapa lama ini akan berlangsung, dan apakah beban pemadaman dibagi secara adil antar-daerah.
Pada 9 November 2026, Manajer PLN ULP Soppeng, Yusdi, menyampaikan permohonan maaf sekaligus penjelasan atas gangguan yang terjadi di sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan. Dua faktor utama disebut sebagai pemicu:
Pertama, fenomena El Nino menyebabkan turunnya debit air di wilayah tangkapan Danau Poso, yang berdampak langsung pada kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso. Dari kapasitas normal 515 megawatt, daya yang mampu disalurkan turun drastis menjadi sekitar 200 megawatt saja. Penurunan serupa juga dialami PLTA Bakaru dan PLTA Malea.
Kedua, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto sedang menjalani pemeliharaan rutin yang juga menyumbang berkurangnya pasokan daya ke jaringan.
PLN menyatakan telah mengambil langkah-langkah perbaikan: mengerahkan seluruh pembangkit yang tersedia, mempercepat penyelesaian pemeliharaan, memperkuat koordinasi antar-pengelola pembangkit, serta mendukung pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca sejak 21 Oktober 2026 dengan harapan curah hujan segera meningkat di wilayah tangkapan Danau Poso.
“Sembari proses pemulihan berlangsung, pengaturan beban dilakukan secara terbatas dan terukur. Ini kami lakukan demi menjaga kestabilan sistem dan mencegah gangguan yang lebih luas,” ujar Yusdi.
Yang Belum Terjawab: Transparansi yang Hilang
Penjelasan tentang penyebab adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Namun masyarakat Soppeng membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan umum. Ada pertanyaan konkret yang belum mendapat jawaban:
Seberapa besar dampak yang dirasakan Soppeng? PLN menyebut penurunan daya secara sistemik, tetapi belum merinci berapa persen kekurangan pasokan yang berdampak langsung ke Soppeng. Apakah pemadaman yang dialami warga sebanding dengan defisit daya secara keseluruhan, atau ada ketimpangan pembagian beban antar-daerah?
Kapan kondisi akan membaik? Tidak ada tanggal pasti kapan PLTA Poso dapat kembali beroperasi pada kapasitas penuh. Tidak ada pula jadwal pemulihan yang dapat dipegang masyarakat. Yang ada hanyalah harapan hujan turun lebih deras.
Mengapa tidak ada jadwal yang jelas? Pengaturan beban yang mendadak membuat warga kesulitan beradaptasi. Usaha kecil tidak bisa menyesuaikan jam operasional, ibu rumah tangga tidak bisa menjamin makanan tersedia tepat waktu, dan anak-anak belajar di bawah penerangan minim secara bergantian. Bukankah informasi jadwal adalah bagian dari hak pelanggan?
Apakah layanan penting dilindungi? Puskesmas, pasar tradisional, sekolah, dan fasilitas air bersih — apakah ada skenario prioritas saat pasokan terancam? Laporan warga menunjukkan fasilitas publik ikut terdampak tanpa pengecualian yang jelas.
Publik patut mencatat bahwa persoalan ini telah menarik perhatian lembaga pengawas. Sejak 25 Oktober 2026, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan telah memulai pemeriksaan atas prakarsa sendiri terkait pengaturan beban listrik yang berulang. Lembaga ini telah meminta keterangan dan dokumen terkait dari PLN.
Langkah Ombudsman menegaskan: pemadaman bergilir bukan semata-mata soal teknis kelistrikan. soal pelayanan publik, transparansi informasi, dan keadilan pembagian dampak. Temuan Ombudsman diharapkan menjawab apakah ada kelalaian manajemen, keterlambatan penanganan, atau ketidakadilan dalam penyaluran beban pemadaman antar-wilayah.
Pemerintah Daerah: Di Mana Peran Mengawal?
Sementara warga menanggung dampak harian, Pemerintah Kabupaten Soppeng belum terlihat memimpin penanganan persoalan ini secara terukur. Warga berharap pemerintah daerah lebih dari sekadar menerima keluhan: ia harus menjadi pihak yang meminta data transparan dari PLN, memastikan layanan publik dilindungi, dan menyampaikan secara terbuka kepada warga kapan pemulihan diperkirakan selesai.
Masyarakat memahami El Nino adalah tantangan alam yang sulit dihindari. Yang mereka minta sederhana: jadwal yang dapat diandalkan, data yang terbuka, dan kepastian kapan semua ini akan berakhir. Permohonan maaf yang diulang setiap bulan tanpa informasi yang lebih lengkap lama-lama kehilangan maknanya.
Selama pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab secara terbuka, maka persoalan listrik di Soppeng belum selesai — baru sebatas dijelaskan. Dan penjelasan, perlu diingat, bukanlah solusi.Tim/Red
