POLEWALI MANDAR BreakingNewsPost.id — Lipa’ Sa’be Mandar kerap dibanggakan sebagai warisan budaya daerah. Namun, keberlanjutan usaha perempuan penenun atau panette’ di Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, perlu dipastikan melalui dukungan nyata dan peninjauan langsung oleh pemerintah daerah.
Ketua DPW Asosiasi usaha mikro Pedagang Kaki Lima merah putih (APKLI) Sulawesi Barat, Suratmin, Jumat (9/10/2026), mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar turun ke lapangan untuk melihat kondisi para penenun, mendengar kendala usaha mereka, dan mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan.
Suratmin menilai, promosi budaya perlu diikuti langkah konkret untuk memperkuat usaha para perajin. Tanpa mengetahui persoalan yang mereka hadapi, program pemberdayaan berisiko tidak menjawab kebutuhan pelaku UMKM tenun rumahan.
“Kita sudah sering mempromosikan Lipa’ Sa’be ke mana-mana, tapi jarang turun ke rumah-rumah penenun untuk melihat kendala yang mereka hadapi,” ujar Suratmin.
Persoalan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana Lipa’ Sa’be Mandar dipromosikan, melainkan juga bagaimana para penenunnya dapat mempertahankan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi dari keterampilan mereka.
Menurut Suratmin, pemberdayaan UMKM tenun tradisional perlu menyentuh persoalan mendasar, mulai dari biaya produksi dan akses pasar hingga pembinaan usaha serta kepastian pemasaran.
Lipa’ Sa’be Mandar bukan sekadar kain tradisional. Di dalamnya terdapat keterampilan, ketelitian, dan pengetahuan budaya yang diwariskan antargenerasi. Para panette’ memegang peran penting dalam menjaga tradisi tersebut tetap hidup.
Namun, kondisi ekonomi para penenun di Tamangalle belum dapat dinilai secara menyeluruh tanpa data lapangan. Informasi mengenai jumlah perajin, biaya produksi, harga jual, pendapatan, akses pemasaran, serta bantuan yang telah diterima perlu dihimpun untuk mengetahui kebutuhan mereka secara akurat.
Suratmin mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian melalui pendampingan manajemen usaha, peningkatan mutu produk, perluasan jaringan pemasaran, dan pemanfaatan saluran digital. Menurut dia, peninjauan langsung dapat menjadi langkah awal untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan perajin.
“Kami meminta pemkab datang berdialog, bukan hanya melihat pameran. Dari situ kita tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan ibu-ibu penenun,” katanya.
Uji Nyata Pemberdayaan UMKM
Permintaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengenai program pemberdayaan penenun yang telah berjalan, jumlah penerima manfaat, bentuk dukungan, serta hasil yang telah dicapai.
Keterangan para perajin juga diperlukan untuk menguji apakah program yang tersedia telah menjawab persoalan usaha mereka. Dengan begitu, penilaian terhadap perhatian pemerintah tidak hanya bertumpu pada pernyataan, tetapi dapat didukung data dan pengalaman langsung di lapangan.
Redaksi perlu meminta tanggapan Pemkab Polewali Mandar dan dinas terkait sebelum menyimpulkan sejauh mana dukungan pemerintah telah menjangkau para penenun di Tamangalle.
Pada akhirnya, menjaga Lipa’ Sa’be Mandar bukan hanya mempertahankan motif dan teknik tenun tradisional. Pelestarian juga menyangkut keberlanjutan usaha dan masa depan perempuan yang menjaga warisan budaya tersebut melalui pekerjaan mereka.(Red)
