POLEWALI MANDAR — Tanaman petani rusak akibat gangguan babi hutan, sementara satwa itu diburu ketika memasuki lahan pertanian. Di Desa Lambanan, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar Minggu (11/10/2026), konflik tersebut menyisakan pertanyaan mendasar: apakah ada tekanan lingkungan yang turut mendorong satwa liar mencari makan di ladang warga?
Persoalan ini mengemuka di tengah tradisi morangngan, kegiatan berburu babi hutan yang masih dijalankan masyarakat Mandar. Tradisi tersebut mempertemukan dua persoalan yang tidak sederhana: perlindungan terhadap hasil pertanian dan keberlangsungan habitat satwa liar.
warga Desa Galung Tulu, turut mengikuti kegiatan morangngan di Lambanan. Dalam praktik tersebut dikenal istilah lokal mattayai. Namun, makna, aturan pelaksanaan, dan kedudukan istilah itu dalam tradisi setempat masih perlu ditelusuri melalui keterangan tokoh adat dan pelaku tradisi.
“Kami melihat ladang‑ladang di pinggir hutan semakin sering didatangi babi hutan akhir‑akhir ini,” ujar Pua Daud [‑perlu dikonfirmasi langsung‑].
Bagi petani, kerusakan tanaman berarti ancaman terhadap hasil kerja dan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Namun, besarnya kerugian di Lambanan belum dapat dipastikan. Data mengenai luas lahan terdampak, jenis tanaman yang rusak, frekuensi gangguan, dan nilai kerugian masih perlu dihimpun dari lapangan.
Di sisi lain, kekeringan dan ancaman kebakaran hutan memunculkan dugaan mengenai kondisi habitat serta ketersediaan pakan satwa liar. Jika sumber makanan berkurang atau habitat terganggu, pergerakan babi hutan menuju lahan pertanian merupakan salah satu kemungkinan yang perlu diperiksa.
Meski demikian, belum ada bukti terverifikasi yang memastikan kekeringan atau kebakaran sebagai penyebab utama gangguan babi hutan di Lambanan. Kondisi tutupan hutan, ketersediaan pakan, perubahan habitat, dan faktor lainnya perlu ditelusuri sebelum kesimpulan ditarik.
Persoalannya bukan sekadar bagaimana mengusir atau memburu babi hutan, melainkan bagaimana memahami akar‑akar konflik agar kerugian petani tidak terus berulang. Perlindungan terhadap satwa liar tidak boleh mengabaikan kebutuhan petani untuk mempertahankan sumber penghidupan. Sebaliknya, penanganan gangguan pertanian juga perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan yang menopang kehidupan satwa.
Karena itu, penelusuran lapangan perlu diarahkan pada dua hal utama. Pertama, mengukur dampak gangguan babi hutan terhadap pertanian melalui keterangan petani dan data kerusakan tanaman. Kedua, memeriksa kondisi lingkungan sekitar Lambanan melalui keterangan petugas kehutanan, penyuluh lingkungan, atau ahli satwa liar.
Dimensi budaya juga tidak boleh terlewat. Morangngan dan istilah mattayai perlu dijelaskan berdasarkan keterangan langsung masyarakat yang menjalankannya. Penjelasan tersebut penting agar tradisi lokal tidak hanya dipandang sebagai aktivitas berburu, tetapi juga dipahami dalam konteks sosial‑budaya masyarakat Mandar.
Hingga naskah ini disusun, penyebab gangguan babi hutan dan kemungkinan kaitannya dengan kondisi habitat di sekitar Lambanan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Tanpa keterangan dan bukti lapangan yang memadai, dugaan mengenai dampak kekeringan dan kebakaran tidak dapat dinyatakan sebagai fakta.
Dari Tanah Mandar, persoalannya bukan hanya bagaimana melindungi ladang dari gangguan babi hutan, melainkan juga bagaimana mencegah konflik manusia‑satwa liar terus berulang. Jawabannya membutuhkan perlindungan terhadap sumber penghidupan petani, pemeriksaan kondisi lingkungan, dan pemahaman yang utuh terhadap tradisi masyarakat setempat.(Red)
