SOPPENG – BreakingNewsPost.id — Sertifikat tanah belum dikembalikan, surat pernyataan dipersoalkan, sementara dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebut tidak diberikan. Persoalan yang dialami Hj. Dali di Desa Lompulle, Kabupaten Soppeng, Selasa (13/10/2026), dilaporkan ke Polres Soppeng dan memunculkan pertanyaan mengenai dasar penyimpanan dokumen milik warga tersebut.
Hj. Dali mengaku telah mendatangi Kepala Dusun Lompulle, Muhammad Ikhsan, untuk meminta sertifikat tanah yang disebut berada di kantor desa. Namun, menurut keterangannya, permintaan itu tidak dipenuhi karena terdapat surat pernyataan yang pernah dibuat sebelumnya.
Persoalannya, Hj. Dali mengaku tidak mengetahui secara jelas isi surat tersebut. Ia menyatakan dokumen itu tidak dibacakan sebelum dirinya diminta menandatangani.
Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia mempertanyakan dasar penyimpanan sertifikat dan meminta pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka.
“Persoalan ini harus dibuka secara terang. Apa dasar sertifikat itu masih berada di kantor desa? Bagaimana isi surat pernyataan yang dijadikan alasan, dan mengapa dokumen milik warga belum diserahkan?” ujar Jamaluddin.
(Catatan redaksi: Kutipan ini perlu dicocokkan dengan pernyataan asli Jamaluddin sebelum dipublikasikan)
Persoalan tidak berhenti pada sertifikat. Hj. Dali juga mengaku tidak diberikan dokumen yang dibutuhkan ketika hendak membayar PBB atas tanah tersebut. Alasannya, menurut keterangan yang disampaikan, sudah ada pihak lain yang membayar pajak.
Namun, identitas pihak yang disebut melakukan pembayaran, tahun pajak, dan bukti transaksinya belum diketahui berdasarkan informasi yang tersedia.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa dasar sertifikat tersebut belum dikembalikan, dan bagaimana status administrasi tanah milik Hj. Dali sebenarnya?.
Surat pernyataan yang dijadikan alasan belum diserahkannya sertifikat perlu diperiksa, mulai dari isi, tujuan, waktu penandatanganan, hingga pihak‑pihak yang terlibat.
Pengakuan Hj. Dali bahwa isi surat tidak dibacakan sebelum penandatanganan juga perlu dikonfirmasi kepada pihak yang membuat atau menyimpan dokumen tersebut.
Tanpa memeriksa surat asli dan meminta keterangan seluruh pihak, belum dapat dipastikan kedudukan hukum dokumen tersebut maupun apakah keberadaannya dapat menjadi dasar untuk tetap menyimpan sertifikat.
Jika sertifikat memang berada dalam penguasaan pemerintah desa, alasan penyimpanan dan mekanisme pengembaliannya perlu dijelaskan secara transparan.
Persoalan PBB membutuhkan penjelasan tersendiri. Jika benar pajak telah dibayarkan pihak lain, bukti pembayaran, tahun pajak, dan identitas objek pajak perlu diperiksa.
Pembayaran pajak tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan tanah. Karena itu, persoalan perpajakan harus dibedakan dari persoalan hak atas tanah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Pemerintah desa perlu menjelaskan dokumen apa yang diminta Hj. Dali, siapa yang menguasainya, serta apa alasan dokumen tersebut belum diberikan.
Kepala Desa Lompulle dan Kepala Dusun Muhammad Ikhsan perlu dimintai penjelasan mengenai keberadaan sertifikat, surat pernyataan yang dipersoalkan, serta dokumen PBB milik Hj. Dali.
Klarifikasi tersebut penting untuk menguji keterangan pelapor dan mengetahui apakah terdapat persoalan administrasi, kesepakatan antara para pihak, atau alasan lain yang melatarbelakangi kejadian tersebut.
Apabila terdapat perselisihan, penyelesaiannya perlu ditempuh melalui mekanisme yang transparan, sesuai kewenangan, dan tetap menghormati hak masing‑masing pihak.
Laporan Hj. Dali ke Polres Soppeng perlu ditelusuri sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku. Pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan, surat pernyataan, serta riwayat penyimpanan sertifikat dapat membantu memperjelas duduk perkara.
Keterangan pemerintah desa dan pihak lain yang berkaitan juga diperlukan untuk menguji fakta serta menentukan apakah terdapat persoalan hukum yang perlu ditindaklanjuti.
Sampai dokumen diperiksa dan pihak‑pihak terkait memberikan penjelasan, belum tepat menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu.(Red)
