JAKARTA – BreakingNewsPost.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pemenuhan seluruh hak kepegawaian bagi dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS), Sukaris dan Hendra Rony Wagiyanata, yang gugur dalam tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur. Keduanya meninggal dunia pada Kamis (15/10/2026) usai terpapar api dan asap tebal saat berupaya mengendalikan kobaran api di kawasan konservasi tersebut.
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa negara berkewajiban memberikan penghargaan setinggi-tingginya berupa jaminan kesejahteraan bagi ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab moral dan legal atas pengabdian para aparatur di garis depan penanganan bencana.
“Atas nama negara, saya menyampaikan duka cita mendalam. Pengabdian almarhum Sukaris dan Hendra adalah wujud nyata dedikasi ASN dalam menjaga kelestarian alam. Negara tidak akan meninggalkan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Prof. Zudan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Rincian Hak Kepegawaian
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN yang meninggal dunia akibat kecelakaan dalam pelaksanaan tugas dinas, BKN telah mengaktivasi sejumlah hak otomatis, antara lain:
1. Kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
2. Hak pensiun janda/duda (bagi yang berstatus PNS).
3. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja.
4. Uang duka tewas.
5. Biaya pemakaman.
6. Bantuan beasiswa pendidikan bagi ahli waris.
Prof. Zudan menekankan bahwa mekanisme ini harus berjalan cepat dan transparan untuk meringankan beban psikologis maupun ekonomis keluarga korban.
Konteks Kejadian dan Mitigasi Risiko
Informasi awal dari BBTNBTS menyebutkan, kebakaran bermula dari lahan masyarakat pada 13 Oktober 2026 sebelum merembet ke zona inti taman nasional. Kondisi medan yang terjal, ditambah angin kencang dan titik api yang sulit dijangkau, memperparah situasi di lapangan. Sukaris dilaporkan meninggal seketika saat bertugas, sementara Hendra Rony Wagiyanata menghembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan intensif akibat luka bakar serius.
Tragedi ini kembali menyoroti pentingnya protokol keselamatan dan mitigasi risiko bagi ASN yang bertugas di area rawan bencana. Prof. Zudan menegaskan bahwa selain pemberian hak pasca-kematian, penguatan peralatan pelindung diri (APD), pelatihan tanggap darurat, dan evaluasi prosedur operasional standar (SOP) pemadaman harus menjadi prioritas instansi terkait.
“Penghargaan tertinggi bagi mereka adalah memastikan rekan-rekan sejawatnya dapat bertugas dengan lebih aman di masa depan melalui perbaikan sistem mitigasi risiko,” tambah Prof. Zudan.
Hingga berita ini diturunkan, proses administrasi klaim hak kepegawaian sedang dikoordinasikan antara BKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi induk kedua almarhum.(Tim)
