Sulbar,BreakingNewsPost.id – Rencana penarikan biaya tambahan sebesar Rp280.000 per orang untuk transportasi bus di tanah suci memicu kekhawatiran di kalangan jemaah umrah asal kecamatan karossa, Kabupaten mamuju tengah, Sulawesi Barat minggu (18/10/2026) Informasi yang beredar melalui grup komunikasi jemaah tersebut mendorong desakan agar agen PT Multazan Marissa, Haji Mulyati, serta manajemen perusahaan segera memberikan penjelasan transparan mengenai dasar pengenaan biaya tersebut.
M. Saleh, salah satu calon jemaah dari Karossa, mengungkapkan bahwa notifikasi mengenai tambahan biaya itu muncul mendadak tanpa disertai rincian komponen yang jelas. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat harga paket umrah seharusnya sudah mencakup seluruh kebutuhan transportasi darat di Arab Saudi sesuai dengan standar Kementerian Haji dan Umrah.
“Kami bingung, apakah ini biaya baru atau ada kesalahan hitung? Dalam brosur awal tidak disebutkan adanya pungutan terpisah untuk bus. Jika ini benar, kami butuh bukti kontrak atau surat edaran resmi yang menjelaskan alasannya,” ujar M. Saleh.
Transparansi Komponen Biaya Jadi Kunci
Dalam industri perjalanan umrah, kejelasan status all-in (sudah termasuk semua) atau exclude (tidak termasuk) merupakan bagian vital dari kontrak jasa. Penambahan biaya di tengah jalan, terutama untuk komponen utama seperti transportasi, berpotensi melanggar prinsip itikad baik dalam perjanjian konsumen.
Jika biaya bus sebesar Rp280.000 tersebut memang diperlukan—misalnya karena perubahan rute atau kenaikan tarif operator lokal di Arab Saudi—maka PT Multazan Marissa wajib menyertakan bukti pendukung dan mendapatkan persetujuan tertulis dari jemaah sebelum menarik dana. Tanpa transparansi ini, dugaan adanya “biaya siluman” atau ketidakprofesionalan dalam manajemen keuangan travel akan sulit dihindari.
Sebagai agen yang berinteraksi langsung dengan jemaah, Haji Mulyati menjadi titik kontak pertama yang harus memberikan kejelasan. Namun, ketika redaksi berupaya menghubungi Haji Mulyati untuk konfirmasi terkait tiga poin krusial—dasar hukum kontrak, rincian penggunaan dana, dan opsi pembatalan—respons yang diterima cenderung menghindari substansi pertanyaan.
Melalui pesan singkat, Haji Mulyati menyatakan sedang sibuk mengurus keberangkatan jemaah lain dan kegiatan pengajian, serta meminta agar tidak diganggu.
“Mohon maaf, kami punya dapur sendiri. Saya ada komitmen dengan jamaah, mohon tidak diganggu, kami lagi sibuk dengan keberangkatan jamaah lagi pengajian,” tulisnya.
Sikap enggan memberikan klarifikasi rinci ini justru menambah kecurigaan jemaah. Publik menunggu jawaban tegas: Apakah biaya Rp280.000 ini tercantum dalam Terms and Conditions? Ataukah ini kebijakan sepihak yang tiba-tiba diterapkan?
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen pusat PT Multazan Marissa juga belum memberikan tanggapan resmi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Redaksi telah berupaya menghubungi perwakilan perusahaan melalui telepon dan pesan elektronik, namun belum ada respons yang memadai.
Kasus ini mengingatkan kembali pentingnya peran aktif Dinas Pariwisata dan Kementerian Agama dalam mengawasi praktik bisnis Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Jemaah, yang sebagian besar adalah masyarakat awam, rentan terhadap klausul-klausul tersembunyi yang merugikan.
M. Saleh menyatakan akan menunggu klarifikasi resmi sebelum memutuskan untuk melakukan pembayaran. Mereka berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tetap pada koridor hukum yang berlaku.
Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi Haji Mulyati serta PT Multazan Marissa untuk menyampaikan versi resminya demi keseimbangan informasi.(Red)
