KONAWE SELATAN,BreakingNewsPost.id — Surat somasi yang dilayangkan PT Ifishdeco Tbk memicu respons tegas dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN RI), Andi Kadir Musa. mendesak keterbukaan penuh mengenai status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dikabarkan telah berakhir masa berlakunya sejak 2016.
Andi Kadir menekankan bahwa kepastian hukum pertanahan tidak dapat dibangun di atas pernyataan sepihak. “Status HGU harus dibuktikan dengan sertifikat resmi, keputusan perpanjangan dari Kementerian ATR/BPN, dan data lapangan yang valid. Masyarakat berhak tahu apakah lahan yang dikelola masih memiliki landasan hukum yang kuat,” ujar Andi Kadir, Selasa (21/10/2026).
Sorotan ini muncul di tengah polemik aktivitas PT Ifishdeco yang kerap dikaitkan dengan dugaan tumpang tindih lahan perkebunan dan area pertambangan nikel, serta konflik dengan masyarakat adat di Kecamatan Tinanggea.
Jejak HGU yang Dipertanyakan
Berdasarkan penelusuran dokumen publik sebelumnya, sejumlah bidang lahan yang dikaitkan dengan HGU perkebunan PT Ifishdeco dilaporkan berakhir pada 31 Desember 2016. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah daerah atau Kementerian ATR/BPN yang secara transparan memaparkan apakah hak tersebut telah diperpanjang, diperbarui, atau justru dicabut sebagian.
“Periode 2016 hingga 2020 adalah masa kritis. Kami perlu jawaban resmi: Apakah ada SK Perpanjangan? Jika ada, untuk blok mana saja? Dan bagaimana dengan blok yang masih bersengketa?” tanya Andi Kadir.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan operasional perusahaan tidak bisa dijadikan bukti otomatis bahwa seluruh administrasi pertanahan telah beres. Tanpa kejelasan dokumen, aktivitas di atas lahan tersebut rentan terhadap gugatan hukum dan ketidakpastian investasi.
Substansi Somasi Masih Kabur
Meskipun surat somasi telah beredar, substansi lengkapnya—termasuk pihak yang dituju, dasar hukum, dan tuntutan spesifik—belum sepenuhnya terungkap ke publik. Andi Kadir meminta agar isi somasi tersebut dibuka secara utuh untuk menghindari spekulasi liar.
“Somasi adalah hak hukum. Tapi jika somasi ini terkait dengan kritik publik atau aktivisme warga, maka kami butuh kejelasan: Apa yang sebenarnya disomasi? Apakah kritiknya, atau aktivitas usahanya?” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima tanggapan resmi dari manajemen PT Ifishdeco Tbk terkait substansi somasi maupun klarifikasi status HGU mereka. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan juga belum memberikan rilis tertulis mengenai riwayat perpanjangan izin perusahaan tersebut.
Pentingnya Verifikasi Dokumen
Para ahli pertanahan menilai bahwa penyelesaian isu ini hanya bisa dilakukan melalui verifikasi dokumen administratif. Lima pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh otoritas berwenang adalah:
1. Kebenaran tanggal kedaluwarsa HGU lama (31 Desember 2016).
2. Ada/tidaknya permohonan perpanjangan yang diajukan perusahaan.
3. Terbit/tidaknya SK Perpanjangan atau Pembaruan HGU pasca-2016.
4. Cakupan geografis perpanjangan (seluruh blok atau parsial).
5. Status penyelesaian sengketa tanah yang menjadi prasyarat administratif perpanjangan.
Tanpa jawaban atas poin-poin tersebut, tuduhan pelanggaran atau klaim kepatuhan hukum akan tetap menjadi perdebatan tanpa ujung.
APKAN RI Kolaka Timur menyatakan siap membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik ke instansi terkait untuk mendapatkan dokumen-dokumen kunci tersebut. Sementara itu, Redaksi terus berupaya mengonfirmasi hal ini kepada PT Ifishdeco dan Kantor Pertanahan Konawe Selatan untuk memastikan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
(Tim Redaksi)
