POLEWALI MANDAR,BreakingNewsPost.id — Keterbukaan data penerima bantuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat (25/10/2026), menjadi titik kritis dalam evaluasi kinerja program pemerintah daerah. Koordinator Wilayah (APKLI) Merah Putih Sulawesi, Iwan Hammer, menyoroti adanya kesenjangan antara alokasi anggaran dengan jangkauan nyata kepada pelaku usaha yang paling membutuhkan.
Sorotan ini bukan sekadar keluhan atas ketiadaan bantuan, melainkan gugatan terhadap prinsip pemerataan akses. Pelaku UMKM membutuhkan dukungan konkret berupa permodalan, peralatan usaha, pelatihan kapasitas, hingga pendampingan pemasaran. Namun, absennya publikasi data rinci penerima bantuan membuat masyarakat sulit memverifikasi apakah mekanisme penyaluran telah berjalan adil dan sesuai kriteria.
“Tanpa data yang terbuka, mustahil bagi publik untuk menilai efektivitas program. Kami mempertanyakan siapa saja yang menerima, berapa besarannya, dan berdasarkan kriteria apa mereka dipilih,” tutur Iwan Hammer dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10/2026).
Redaksi telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta instansi terkait, dengan poin‑poin krusial yang perlu dijelaskan secara resmi:
1. Jumlah total UMKM terdaftar dibanding jumlah penerima bantuan pada periode berjalan.
2. Jenis bantuan yang disalurkan (tunai, non‑tunai, atau hibah alat) dan besaran anggaran per penerima.
3. Mekanisme seleksi penerima serta upaya sosialisasi yang telah dilaksanakan.
4. Jalur pengaduan resmi bagi pelaku usaha yang merasa terlewat dari sasaran program.
Informasi ini vital untuk mengidentifikasi potensi hambatan struktural, seperti birokrasi yang berbelit, persyaratan administrasi yang tidak terjangkau, atau lemahnya penyebaran informasi ke tingkat akar rumput.
Pemerintah daerah juga diharapkan memaparkan langkah mitigasi jika ditemukan kelompok usaha yang belum terakomodasi, termasuk rencana penyaluran tahap berikutnya atau keterbatasan anggaran yang menjadi pembatas utama.
Perlu ditegaskan bahwa dugaan ketidakmerataan tidak serta‑merta membuktikan kelalaian pemerintah. Penilaian objektif memerlukan pembandingan antara data penerima aktual dengan basis data UMKM yang valid, serta konfirmasi atas kendala teknis yang mungkin dihadapi oleh dinas pelaksana.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi belum menerima tanggapan resmi dari Pemkab Polewali Mandar maupun dokumen pendukung tambahan dari Iwan Hammer. Verifikasi lapangan dan konfirmasi pihak berwenang masih terus dijalankan untuk melengkapi gambaran utuh persoalan ini.
Pertanyaan mendasar yang masih menggantung: Apakah bantuan yang disalurkan telah tepat sasaran, dan bagaimana pemerintah menjamin akuntabilitas program melalui data yang dapat diakses publik?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah keberhasilan pemberdayaan UMKM di Polewali Mandar diukur semata‑mata dari serapan anggaran, atau dari dampak nyata terhadap keberlangsungan hidup pelaku usaha kecil di lapangan.
(Tim Redaksi)
