KONAWE,BreakingNewsPost.id — Ketua DPD APKAN RI Kolaka Timur Andi Kadir Muda bersama pihak pewaris mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan pada Senin (26/10/2026). Mereka meminta kejelasan dasar hukum validasi lahan di wilayah Roraya yang dikaitkan dengan PT Ifishdeco. Kunjungan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai rujukan dokumen, kedudukan klaim warisan masyarakat, dan status perjanjian penguasaan lahan yang disebut telah mendekati batas akhir masa berlakunya.
Berdasarkan keterangan awal yang diterima redaksi, pihak BPN merujuk pada surat tembusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang‑BPN Pusat dalam proses validasi tersebut. Namun, isi surat, dasar penerbitan, serta konsekuensi hukumnya terhadap status lahan belum dijelaskan secara terperinci kepada para pemohon.
“Bagi pihak pewaris, persoalan ini bukan sekadar pemeriksaan administrasi. Mereka membutuhkan kepastian atas dasar pengesahan lahan yang diklaim sebagai tanah adat dan warisan keluarga.” Ujar kadir musa.
Andi Kadir Muda menilai BPN perlu memaparkan dokumen rujukan, ruang lingkup validasi, serta pertimbangan terhadap bukti‑bukti riwayat lahan yang telah diajukan masyarakat. Keberadaan surat tembusan saja tidak dapat dijadikan bukti mutlak kepemilikan, karena kedudukan hukumnya bergantung pada kewenangan penerbit dan ketentuan peraturan pertanahan yang berlaku.
Selain validasi dokumen, kunjungan tersebut juga menyoroti hubungan hukum antara lahan Roraya dengan PT Ifishdeco, terutama terkait batas waktu perjanjian penguasaan yang disebut telah atau akan berakhir.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi belum memperoleh salinan hasil validasi, surat tembusan pusat, dokumen perjanjian, maupun tanggapan resmi dari BPN dan PT Ifishdeco. Substansi pernyataan langsung Andi Kadir Muda dan pihak pewaris juga masih dalam tahap konfirmasi.
(Tim Redaksi)
