POLEWALI MANDAR,BreakingNewsPost.id — Ketepatan pendataan penerima bantuan sosial di Dusun Buttulamba, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dipertanyakan. Seorang janda dilaporkan tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) meski warga menilai kondisinya membutuhkan dukungan. Di saat yang sama, muncul pula sorotan terhadap keluarga yang dinilai lebih mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Aktivis masyarakat, Rudiandi,C, fle.,C, bj.,C,ej.,C,In selasa (27/10/2026), menyoroti inkonsistensi tersebut dan mempertanyakan akurasi data kesejahteraan masyarakat serta transparansi pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan sosial.
“Data kesejahteraan harus mencerminkan realita di lapangan. Jika warga yang membutuhkan terlewat dan yang kurang layak justru masuk, maka proses pendataan dan verifikasi perlu ditinjau ulang,” ungkap Rudiandi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah tangga janda tersebut tercatat dalam kelompok desil 6–7. Secara teknis, posisi itu berada di ambang batas kelayakan PKH yang umumnya menyasar desil 1–4. Namun, status itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan pendataan. Kelayakan menerima bantuan juga bergantung pada kriteria program, termasuk keberadaan anak balita atau anak yang masih bersekolah, serta hasil verifikasi lapangan.
menjadi persoalan ialah belum adanya penjelasan resmi mengenai dasar penetapan desil, alasan warga tidak menerima PKH, serta mekanisme pemutakhiran data apabila warga merasa datanya tidak tepat. Dugaan mengenai ketidaktepatan sasaran bagi keluarga lain juga perlu diperiksa berdasarkan data resmi dan kriteria program, bukan semata-mata persepsi masyarakat.
Rudiandi mendesak pemerintah desa, Dinas Sosial, dan pendamping PKH memberikan penjelasan secara terbuka: bagaimana proses verifikasi dilakukan, kriteria apa yang digunakan, serta jalur apa yang tersedia bagi warga untuk mengajukan keberatan dan verifikasi ulang.
Persoalan ini menuntut kejelasan: apakah data penerima bantuan sosial benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat, atau masih memerlukan pembenahan menyeluruh?
Masyarakat berharap pemerintah menindaklanjuti setiap pengaduan secara objektif. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan data perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyaluran bantuan sosial berjalan transparan dan benar-benar tepat sasaran.
(Tim Redaksi)
