POLEWALI MANDAR,BreakingNewsPost.id — Pemadaman listrik bergilir yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Gangguan pasokan listrik ini bukan sekadar mengganggu kenyamanan rumah tangga, tetapi langsung berdampak pada keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan ketersediaan listrik sebagai modal kerja utama.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemadaman dilaporkan terjadi di kecamatan Matakali, Binuang, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, dan Balanipa. Warga melaporkan durasi pemadaman berkisar 2 hingga 4 jam per sesi, kerap tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Bagi pelaku UMKM, listrik adalah urat nadi usaha. Pedagang makanan, pengelola usaha kuliner, pengecer, hingga jasa yang menggunakan peralatan elektronik merasakan dampak langsung. Saat aliran terputus, lemari pendingin berhenti bekerja, bahan makanan berisiko rusak, transaksi pembayaran terhambat, dan jam operasional terganggu.
“Kerugiannya tidak berupa angka abstrak — bahan makanan yang harus dibuang, konsumen yang batal datang, serta pendapatan yang terhenti setiap kali lampu mati. Namun hingga kini, belum ada mekanisme yang jelas mengenai kompensasi atau tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan,” ujar salah seorang pelaku UMKM.
Warga dan pelaku usaha meminta penjelasan terbuka dari PT PLN (Persero) ULP Polewali:
– Apa penyebab utama pemadaman bergilir yang berulang di wilayah Polewali Mandar?
– Sampai kapan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung dan apakah seluruh kecamatan terdampak secara merata?
– Mengapa jadwal pemadaman tidak disampaikan secara terbuka dan lebih awal kepada masyarakat?
– Langkah apa yang sedang dilakukan untuk memulihkan keandalan pasokan listrik di wilayah ini?
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga didesak memperhatikan persoalan ini. UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat yang rentan terhadap gangguan operasional berulang tanpa dukungan apa pun.
Inti persoalannya sederhana: masyarakat membayar layanan yang andal. Ketika layanan terganggu berulang kali tanpa informasi yang memadai, warga berhak mendapat penjelasan yang jelas dan solusi yang konkret..
(Naharuddin)
