SOPPENG, BreakingNewsPost.id — Pemadaman listrik bergilir yang terjadi berulang di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kini bukan sekadar persoalan kenyamanan rumah tangga. Ketidakpastian pasokan listrik mulai mengancam aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha kecil, pedagang, dan warga pada umumnya harus menanggung dampak gangguan layanan yang hingga kini belum menemukan kepastian penyelesaian.
Persoalan listrik bukan sekadar urusan lampu yang padam. Ketika pasokan energi tidak stabil, aktivitas perdagangan terganggu, peralatan elektronik berisiko mengalami kerusakan, sementara pelaku UMKM harus menghadapi potensi penurunan pendapatan yang terakumulasi setiap harinya.
“Ada keresahan yang semakin meluas di tengah masyarakat. Listrik adalah urat nadi kehidupan ekonomi rakyat. Jika terus terganggu, yang paling berat menanggung dampaknya adalah kelompok paling rentan: pedagang kecil, pelaku UMKM, dan warga biasa,” ujar Arifin aktivis masyarakat Soppeng,
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara terbuka: apakah persoalan ini murni disebabkan keterbatasan pasokan energi, atau terdapat persoalan lain dalam pengelolaan sistem kelistrikan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh?
PLN Diminta Transparan, Pemerintah Daerah Diminta Berperan
PLN perlu membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai penyebab pemadaman, kondisi pasokan daya saat ini, wilayah mana saja yang terdampak, serta jadwal yang jelas mengenai pemulihan. Penjelasan teknis saja tidak cukup apabila masyarakat belum memperoleh kepastian kapan pelayanan listrik dapat kembali berfungsi normal.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Soppeng dan DPRD tidak seharusnya hanya menjadi penonton di tengah keresahan yang meluas. Pemerintah daerah perlu menjalankan fungsi pengawasan: meminta penjelasan resmi kepada PLN, memantau penanganan, sekaligus memastikan dampak pemadaman terhadap masyarakat dan dunia usaha mendapat perhatian yang layak.
Lima Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Publik:
🔹 Apa penyebab utama pemadaman bergilir yang berlangsung berulang di Soppeng?
🔹 Sampai kapan masyarakat harus menghadapi ketidakpastian pasokan listrik? Apakah ada target waktu pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan?
🔹 Apa langkah konkret jangka pendek dan jangka panjang PLN untuk menjamin keandalan jaringan di wilayah ini?
🔹 Bagaimana bentuk tanggung jawab pelayanan dan mekanisme kompensasi terhadap pelanggan yang dirugikan akibat gangguan berulang?
🔹 Apa langkah konkret pemerintah daerah dalam mengawal penyelesaian krisis listrik yang berdampak pada perekonomian warga?
Pemadaman listrik yang berulang membutuhkan penanganan terukur, bukan sekadar imbauan agar masyarakat bersabar. PLN harus menyampaikan kondisi sebenarnya secara terbuka, sedangkan pemerintah daerah perlu hadir dan menjalankan fungsi pengawasannya demi kepentingan publik.
Jangan sampai rakyat terus menanggung beban akibat persoalan energi tanpa memperoleh kepastian penyelesaian yang jelas.
Kini masyarakat Soppeng menunggu jawaban dari PLN dan pemerintah daerah. Sebab, listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga — melainkan penopang ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan listrik di Soppeng kembali andal?
(Red)
