SOPPENG, BreakingNewsPost.id — Pemadaman listrik bergilir yang terus berulang di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (8/11/2026), kini bukan sekadar soal lampu yang padam. Ketidakpastian pasokan listrik telah mengancam keberlangsungan ekonomi rakyat. Pelaku usaha mikro, pedagang kecil, hingga sektor jasa terpaksa menanggung dampak ketika aliran listrik terputus berulang kali tanpa kepastian waktu pemulihan.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Demikian disampaikan aktivis masyarakat Soppeng, Rudiandi.
“Ketika listrik menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan produksi dan perdagangan, ketidakstabilan pasokan secara langsung menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Bagi pelaku UMKM, listrik yang padam berarti pekerjaan tertunda, pelayanan terganggu, dan peluang pendapatan berkurang. Usaha yang bergantung pada peralatan elektronik, mesin produksi, lemari pendingin, hingga jaringan internet ikut menghadapi risiko kerugian yang terakumulasi setiap harinya.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keandalan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Soppeng. Mengapa pemadaman bergilir terus dikeluhkan masyarakat? Apakah persoalannya terletak pada keterbatasan pasokan daya, gangguan jaringan, atau faktor teknis lainnya yang belum dijelaskan secara terbuka?
PLN Diminta Membuka Penyebab Secara Transparan
Masyarakat berhak mengetahui informasi yang jujur dan terbuka dari PT PLN. Penjelasan yang dibutuhkan bukan sekadar pemberitahuan bahwa sedang terjadi pemadaman, melainkan penyebab yang jelas, kondisi pasokan listrik saat ini, wilayah mana saja yang terdampak, serta langkah konkret yang sedang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut.
Jika pemadaman berkaitan dengan defisit daya atau keterbatasan sistem kelistrikan, PLN perlu menyampaikan data dan jadwal pemadaman secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian informasi adalah bagian dari pelayanan publik yang layak diterima setiap pelanggan. Masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam ketidakpastian tanpa mengetahui kapan kondisi akan membaik.
Pemerintah Daerah Jangan Lepas Tangan, Di tengah keluhan yang kian meluas, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga dituntut tidak hanya menunggu tetapi mengambil peran aktif. Meskipun pengelolaan sistem kelistrikan merupakan kewenangan PLN, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan dasar yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik.
Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan PLN, meminta penjelasan resmi mengenai akar persoalan, memantau penanganan, serta mendorong langkah penyelesaian yang terukur dan berdampak nyata. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang terus menanggung dampak dari persoalan pelayanan yang belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Terbuka:
🔹 Apa penyebab utama pemadaman bergilir yang terus berulang di wilayah Soppeng?
🔹 Sampai kapan masyarakat harus menghadapi ketidakpastian pasokan listrik? Apakah ada target waktu pemulihan yang jelas?
🔹 Apa langkah jangka pendek dan jangka panjang PLN untuk menjamin keandalan pasokan di wilayah ini?
🔹 Bagaimana mekanisme perlindungan terhadap pelanggan yang mengalami kerugian akibat gangguan berulang?
🔹 Apa langkah konkret Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengawal penyelesaian krisis listrik ini?
Ekonomi Rakyat Menunggu Kepastian, Listrik bukan sekadar penerangan. Bagi pedagang, pelaku UMKM, pengusaha kecil, dan masyarakat produktif, listrik adalah penopang utama kegiatan ekonomi sehari-hari. Karena itu, persoalan pemadaman bergilir di Soppeng membutuhkan penanganan serius, bukan sekadar imbauan agar masyarakat bersabar.
Publik berhak mengetahui penyebab persoalan, langkah penanganan, dan target pemulihan pasokan listrik. Kini pertanyaan yang perlu dijawab PLN dan pemerintah daerah bukan hanya kapan listrik kembali menyala, melainkan apa jaminan agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama berulang kali?
Jangan biarkan ketidakpastian pasokan listrik menjadi beban berkepanjangan bagi ekonomi rakyat. Masyarakat Soppeng membutuhkan pelayanan listrik yang andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Red)
