SOPPENG-BreakingNewspost.Id – Founder Divisi Hukum LSM GARDA 08, Juansyah, S.H., mengingatkan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berakhir sebagai rutinitas birokrasi yang hanya menghabiskan anggaran negara tanpa menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sensus ekonomi merupakan instrumen strategis negara untuk membaca kondisi perekonomian secara utuh. Namun nilai sebuah sensus tidak ditentukan oleh banyaknya formulir yang terisi atau tebalnya laporan yang dihasilkan, melainkan sejauh mana data tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjawab persoalan rakyat.
Sensus Ekonomi 2026 jangan sampai hanya menjadi proyek pendataan yang berakhir sebagai tumpukan dokumen di rak birokrasi. Rakyat tidak membutuhkan angka-angka yang indah di atas kertas. Rakyat membutuhkan kebijakan yang lahir dari fakta dan mampu memperbaiki kehidupan mereka,” tegas Juansyah.
Menurutnya, selama ini masyarakat sering disuguhi berbagai indikator pertumbuhan ekonomi dan capaian pembangunan. Namun pada saat yang sama, banyak pelaku usaha kecil, pedagang tradisional, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal yang masih bergulat dengan persoalan mendasar seperti keterbatasan modal, akses pasar, biaya produksi yang meningkat, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari statistik makro semata. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.
Jangan sampai data mengatakan ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat justru merasakan tekanan hidup yang semakin berat. Jangan sampai laporan terlihat baik, sementara keluhan rakyat terus bertambah. Data harus mampu berbicara jujur tentang kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Juansyah menilai salah satu persoalan yang sering terjadi dalam perencanaan pembangunan adalah adanya jarak antara angka yang tersaji dalam laporan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Akibatnya, tidak sedikit program pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran karena tidak sepenuhnya berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan bahwa akurasi data harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Data yang keliru akan menghasilkan kebijakan yang keliru. Dan ketika kebijakan salah sasaran, yang menjadi korban adalah masyarakat. Karena itu, akurasi bukan sekadar persoalan teknis statistik, tetapi menyangkut masa depan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
LSM GARDA 08 mendukung penuh langkah Badan Pusat Statistik dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Namun dukungan tersebut, lanjut Juansyah, harus dibarengi dengan transparansi, pengawasan publik, dan komitmen pemerintah untuk menjadikan hasil sensus sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan berada pada proses pendataan, melainkan pada keberanian pemerintah menggunakan hasil sensus untuk mengevaluasi program yang tidak efektif dan memperbaiki kebijakan yang selama ini belum memberikan dampak optimal.
Persoalan terbesar bangsa ini bukan kekurangan data. Persoalannya adalah apakah data itu benar-benar digunakan sebagai dasar keputusan atau hanya dijadikan pelengkap pidato dan laporan tahunan. Di situlah publik akan menilai keseriusan pemerintah,” tegasnya.
Menurut Juansyah, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana hasil sensus dimanfaatkan dalam penyusunan program pembangunan. Sebab setiap proses pendataan yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada publik.
Jika hasil sensus hanya berhenti menjadi statistik, maka manfaatnya sangat terbatas. Tetapi jika data tersebut mampu melahirkan kebijakan yang membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, maka sensus benar-benar menjadi instrumen pembangunan.”
Ia menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya tidak akan diukur dari banyaknya angka yang dipublikasikan pemerintah, melainkan dari perubahan yang dirasakan masyarakat setelah data itu digunakan.
Rakyat tidak menunggu grafik. Rakyat tidak menunggu tabel. Yang ditunggu rakyat adalah solusi. Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan pada angka yang dipamerkan, tetapi pada kesejahteraan yang dirasakan masyarakat,” pungkas Juansyah.Judul alternatif yang lebih menggigit:
@Red
