SULAWESI BARAT — Dua puluh dua tahun Sulawesi Barat berdiri sebagai provinsi tidak hanya mencatat perjalanan pemerintahan, tetapi juga menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana pembangunan menjangkau warga yang hidup jauh dari pusat layanan. Pada peringatan HUT ke-22, 22 September 2026, sejumlah persoalan dasar kembali menjadi sorotan: akses kesehatan dan pendidikan di wilayah terpencil, ancaman gagal panen akibat hama tikus, jalan rusak, serta permukiman yang rawan banjir karena persoalan drainase.
Sorotan tersebut penting ditempatkan dalam konteks pembangunan daerah. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari seremoni, program, atau capaian pemerintah di atas kertas, tetapi juga dari pengalaman warga ketika membutuhkan sekolah, layanan kesehatan, jalan yang layak, dan perlindungan terhadap lahan pertanian mereka.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri masih menempatkan pemerataan akses sebagai agenda yang perlu diperkuat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar pada 2026 mendorong Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai salah satu strategi menjangkau peserta didik di daerah terpencil dan wilayah dengan kondisi geografis sulit. Pemerintah daerah juga mendeklarasikan program penanganan Anak Tidak Sekolah melalui gerakan Bambamanurung Tak Putus Sekolah.
Artinya, persoalan akses pendidikan bukan sekadar isu yang muncul dari luar pemerintah. Kebutuhan memperluas dan meratakan layanan pendidikan juga tercermin dalam agenda resmi pemerintah daerah.
Namun, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana program tersebut diterjemahkan di lapangan.
Apakah anak-anak di wilayah terpencil benar-benar dapat mengakses pendidikan dengan mudah? Apakah jarak, kondisi geografis, ketersediaan guru, sarana sekolah, dan akses transportasi tidak lagi menjadi hambatan?
Pertanyaan serupa muncul pada sektor kesehatan.
Bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas kesehatan, jarak menuju layanan medis dapat menjadi persoalan tersendiri. Ketersediaan fasilitas belum otomatis berarti akses pelayanan telah merata. Karena itu, evaluasi pembangunan kesehatan perlu melihat pengalaman warga di lapangan, termasuk waktu tempuh, ketersediaan tenaga medis, fasilitas, dan kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan ketika membutuhkan pertolongan.
Petani Berhadapan dengan Ancaman Gagal Panen
Persoalan pembangunan juga tidak berhenti pada layanan publik.
Petani di sejumlah wilayah menghadapi ancaman gagal panen akibat serangan hama tikus. Bagi rumah tangga yang menggantungkan pendapatan pada hasil pertanian, gangguan terhadap produksi bukan sekadar persoalan teknis pertanian. Ketika hasil panen menurun, pendapatan keluarga ikut terancam.
Di titik ini, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap petani dijalankan: seberapa cepat serangan hama ditangani, apakah pendampingan tersedia, dan apakah petani memperoleh dukungan ketika kerusakan tanaman sudah terjadi.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika pembangunan daerah berbicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jalan Rusak dan Ancaman Banjir
Di sektor infrastruktur, persoalan jalan rusak dan minimnya drainase juga menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah.
Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik. Bagi masyarakat desa, kondisi jalan berkaitan langsung dengan akses menuju sekolah, puskesmas, pasar, lahan pertanian, dan pusat pemerintahan.
Demikian pula drainase. Ketika saluran air tidak memadai, hujan dapat berubah menjadi persoalan bagi permukiman. Genangan dan banjir bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga dapat merusak rumah, fasilitas umum, serta akses transportasi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dilihat dari fungsi akhirnya: apakah jalan dapat digunakan dengan aman, apakah air dapat mengalir dengan baik, dan apakah warga memperoleh perlindungan yang memadai dari risiko banjir?
Pemerintah Punya Agenda, Warga Menunggu Hasil
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada 2026 menyatakan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar juga menyebut peningkatan mutu serta pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Dokumen perencanaan daerah Sulbar periode 2023–2026 juga menempatkan pemenuhan hak-hak dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari tujuan pembangunan daerah.
Di atas kertas, arah kebijakan tersebut menunjukkan adanya agenda pembangunan yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat.
Tetapi di lapangan, ukuran akhirnya tetap berada pada pengalaman warga.
Ketika seorang anak di wilayah terpencil masih kesulitan mengakses pendidikan, ketika warga menghadapi kendala menuju layanan kesehatan, ketika petani kehilangan hasil akibat hama, atau ketika jalan rusak dan permukiman terancam banjir, persoalan pembangunan belum selesai hanya dengan adanya program.
Di sinilah momentum 22 tahun Sulawesi Barat menjadi lebih dari sekadar perayaan hari jadi.
Usia provinsi bertambah. Program pemerintah terus berjalan. Infrastruktur terus dibangun. Namun, pemerataan manfaat pembangunan tetap perlu diuji dari wilayah yang paling jauh dari pusat kekuasaan dan pelayanan.
Dua Puluh Dua Tahun, Apa yang Masih Harus Diselesaikan?
Pertanyaan publik pada usia ke-22 Sulawesi Barat bukan semata-mata tentang berapa banyak program yang telah dibuat.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: berapa banyak persoalan warga yang benar-benar telah diselesaikan?
Apakah akses pendidikan sudah semakin dekat bagi anak-anak di wilayah terpencil? Apakah layanan kesehatan sudah mudah dijangkau? Apakah petani memperoleh perlindungan ketika produksi mereka terancam? Apakah jalan dan drainase dibangun berdasarkan kebutuhan warga dan risiko wilayah?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup berasal dari laporan pemerintah. Ia perlu diuji melalui data, dokumen anggaran, kondisi lapangan, serta pengalaman warga yang menerima langsung pelayanan.
Dua puluh dua tahun Sulawesi Barat adalah momentum untuk merayakan perjalanan. Namun sekaligus menjadi waktu untuk membuka kembali daftar pekerjaan rumah—mana yang sudah selesai, mana yang masih berjalan, dan mana yang belum menyentuh warga yang paling membutuhkan.
*Catatan: keluhan mengenai jalan rusak, drainase, hama tikus, serta kesulitan akses kesehatan dan pendidikan dalam naskah ini diposisikan sebagai persoalan yang disorot warga, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh wilayah Sulawesi Barat mengalami kondisi tersebut.* Red
