PALEMBANG — Pengukuhan Asosiasi Perusahaan Periklanan Sumatera Selatan di Palembang, Rabu (23/9/2026), membawa agenda lebih luas dari sekadar konsolidasi pelaku usaha. Pendataan titik reklame, kepastian legalitas, pengawasan, dan kontribusi sektor reklame terhadap pendapatan daerah menjadi bagian dari pekerjaan yang perlu diperkuat setelah organisasi tersebut dikukuhkan di tingkat provinsi.
Asosiasi Perusahaan Periklanan Sumatera Selatan resmi dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja, Palembang.
Pengukuhan itu merupakan kelanjutan dari pelantikan organisasi pada tingkat regional Kota Palembang oleh Wali Kota Palembang pada April 2026.
Asosiasi tersebut menghimpun pelaku usaha reklame, baliho, event organizer (EO), digital printing, hingga percetakan. Organisasi itu menyebut jumlah anggotanya kini hampir 50 pengusaha.
Ketua Asosiasi Perusahaan Periklanan Sumatera Selatan Indrayani melalui juru bicaranya, Adv. A. Rilo Budiman, S.H., M.H., CPCM dari Sakahira Law Firm, mengatakan organisasi tersebut telah membentuk empat koordinator wilayah (Korwil) yang mencakup 18 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
«“Kalau sebelumnya pelantikan baru tingkat regional Palembang, hari ini sudah dikukuhkan untuk tingkat Sumatera Selatan. Kami membentuk empat koordinator wilayah yang mencakup 18 kabupaten/kota,” ujar Rilo.»
Untuk wilayah Palembang, posisi ketua dipercayakan kepada Rohana. Adapun Ketua Korwil 3 dijabat Suande.
Pendataan Reklame Jadi Pekerjaan Rumah
Rilo mengatakan asosiasi ingin menempatkan pelaku usaha periklanan sebagai mitra pemerintah dalam penataan reklame.
Menurut dia, pendataan titik dan kepemilikan reklame diperlukan agar pemerintah memiliki basis data yang lebih tertib dalam melakukan pengawasan.
«“Pemerintah bisa terbantu dalam pendataan siapa pemilik titik reklame. Dengan data yang lebih tertib, diharapkan juga dapat mendukung peningkatan PAD. Pemerintah dan pengusaha harus bersinergi,” katanya.»
Pendataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan lokasi reklame. Data yang akurat juga dapat menjadi dasar untuk mengetahui status perizinan, kepemilikan atau pengelolaan titik reklame, serta kewajiban yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
Karena itu, penguatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi salah satu agenda yang didorong asosiasi.
Namun, penataan di lapangan tetap bergantung pada mekanisme perizinan, pengawasan, dan penegakan ketentuan yang berlaku oleh pemerintah daerah.
Dorong Regulasi dan Pengawasan
Asosiasi mengusung motto “Sinergi dan Kolaborasi” dalam membangun hubungan antara dunia usaha dan pemerintah.
Rilo mengatakan organisasi tersebut dibentuk oleh pelaku usaha lokal Sumatera Selatan untuk mendorong sektor periklanan menjadi lebih tertib, profesional, dan bertanggung jawab.
«“Ini murni anak-anak regenerasi Sumsel, oleh Sumsel dan untuk Sumsel. Kami dikukuhkan sebagai mitra strategis melalui sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah,” ujarnya.»
Menurut Rilo, penataan reklame juga perlu memperhatikan estetika wilayah. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai diperlukan agar kegiatan periklanan berjalan sesuai ketentuan sekaligus tidak mengabaikan tata ruang dan keindahan wilayah.
Sejak April hingga September 2026, asosiasi mengaku melakukan konsolidasi organisasi sekaligus mendorong penataan regulasi sektor reklame.
Salah satu perkembangan yang disebutkan adalah penerbitan Peraturan Wali Kota Palembang terkait reklame.
Keberadaan regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam penataan reklame. Pada tahap pelaksanaan, pendataan dan pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan ketentuan yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten.
Terbuka bagi Pengusaha Besar dan Kecil
Asosiasi menyatakan keanggotaan terbuka bagi pelaku usaha berbagai skala, sepanjang memenuhi ketentuan organisasi dan memiliki visi yang sama mengenai penataan sektor periklanan.
«“Selama memiliki AD/ART, perusahaan dan visi yang sama untuk mempercantik wilayah Sumsel serta menciptakan ketertiban, kami terbuka untuk semua,” kata Rilo.»
Selain berkoordinasi dengan pemerintah, asosiasi mengaku telah membangun kerja sama dengan jaringan media siber dan media sosial untuk publikasi, edukasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
Dengan struktur yang kini mencakup 18 kabupaten/kota, asosiasi selanjutnya dituntut memperkuat konsolidasi internal sekaligus membangun mekanisme koordinasi yang jelas dengan pemerintah daerah.
Di sisi lain, pemerintah memiliki peran dalam memastikan pendataan, perizinan, pengawasan, dan penerimaan daerah dari sektor reklame berjalan sesuai ketentuan.
Bagi pelaku usaha, kepastian aturan menjadi bagian penting dalam menjalankan kegiatan periklanan. Sementara bagi pemerintah daerah, ketersediaan data reklame yang akurat dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan dan menggali potensi penerimaan daerah secara tertib.
(Salman)
