SOPPENG — Botol dan jeriken berisi BBM yang dijajakan di pinggir jalan menawarkan kemudahan bagi pengendara. Namun di balik transaksi tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab: dari mana BBM diperoleh, melalui jalur apa, dan siapa yang memastikan penjualannya sesuai ketentuan?
Aktivis Hukum Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In., menilai keberadaan BBM eceran perlu dilihat tidak hanya dari sisi penjual dan konsumen, tetapi juga dari rantai pasoknya.
“Yang perlu dilihat bukan hanya siapa yang menjual BBM eceran. Asal BBM, jalur distribusi, serta legalitas kegiatan penjualannya juga perlu diperjelas,” ujar Rudiandi.
Menurut dia, pertanyaan tersebut semakin relevan ketika penjualan BBM eceran berlangsung di tengah antrean panjang atau keterbatasan akses masyarakat terhadap SPBU.
Di satu sisi, pengecer dapat menjadi alternatif bagi warga yang membutuhkan BBM dalam jumlah kecil atau tinggal jauh dari SPBU. Di sisi lain, kemudahan memperoleh BBM tidak serta-merta menjawab persoalan legalitas usaha maupun asal pasokan.
Rantai Pasok yang Perlu Ditelusuri
Dalam kerangka hukum kegiatan usaha hilir migas, kegiatan niaga merupakan bagian dari kegiatan usaha yang diatur pemerintah. UU Nomor 22 Tahun 2001 mengatur bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan badan usaha setelah memperoleh izin usaha, termasuk izin usaha niaga. UU tersebut saat ini berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Karena itu, menurut Rudiandi, asal-usul BBM yang dijual secara eceran menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa.
“Apakah BBM itu berasal dari jalur distribusi resmi? Apakah BBM subsidi atau nonsubsidi? Kalau berasal dari SPBU, bagaimana mekanisme pembeliannya dan untuk apa BBM tersebut dibeli?” katanya.
Pertanyaan tersebut penting untuk membedakan antara kegiatan penjualan yang memiliki dasar hukum dengan dugaan penyimpangan dalam rantai distribusi.
Terlebih, apabila penjualan BBM eceran berlangsung bersamaan dengan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM di SPBU, pemeriksaan terhadap pasokan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan.
BPH Migas memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Kerangka pengawasan tersebut mencakup kegiatan penyediaan dan distribusi BBM, termasuk BBM yang mendapat penugasan pemerintah.
Legalitas Penjualan
Aspek berikutnya adalah legalitas kegiatan.
UU Migas mengatur izin usaha untuk kegiatan usaha hilir, termasuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam melihat kegiatan komersial BBM.
Pada 2026, BPH Migas juga menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2026 tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak. Peraturan tersebut ditetapkan 11 Agustus 2026 dan diundangkan pada 18 Agustus 2026. Statusnya berlaku dan mencabut Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2022.
Regulasi tersebut mengatur Nomor Registrasi Usaha bagi badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM, termasuk ketentuan mengenai kepemilikan, penerbitan, penggunaan, QR Code, pengawasan, dan sanksi administratif.
Karena itu, keberadaan penjual BBM eceran tidak tepat langsung disamaratakan. Pemeriksaan perlu melihat jenis kegiatan, sumber BBM, status usaha, dasar perizinan, serta ketentuan yang berlaku terhadap BBM yang dijual.
Kebutuhan Masyarakat dan Keselamatan
Di sisi lain, keberadaan penjual BBM eceran memiliki konteks sosial yang perlu diperhatikan.
Bagi sebagian warga, pengecer menjadi pilihan ketika SPBU berada jauh atau kebutuhan BBM hanya dalam jumlah kecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akses bahan bakar di tingkat masyarakat.
Namun kebutuhan masyarakat tetap perlu berjalan bersama dengan aspek legalitas dan keselamatan.
Cara BBM disimpan, wadah yang digunakan, lokasi penjualan, serta proses pemindahan BBM merupakan aspek yang juga perlu diperhatikan. Risiko keselamatan tidak hanya menyangkut penjual, tetapi juga konsumen dan lingkungan di sekitar lokasi penjualan.
Menurut Rudiandi, pengawasan seharusnya dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau ada penertiban, jangan hanya melihat lapaknya. Perlu ditelusuri juga dari mana barang itu berasal dan bagaimana BBM tersebut sampai kepada pengecer,” ujarnya.
Jangan Berhenti pada Lapak
Persoalan BBM eceran kemudian mengarah pada pertanyaan yang lebih besar: apakah pengawasan hanya dilakukan terhadap penjual terakhir atau juga menyentuh rantai pasoknya?
Jika ditemukan dugaan penyimpangan distribusi, sumber persoalannya tidak selalu berada pada lapak di pinggir jalan. Karena itu, pemeriksaan terhadap asal pasokan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana BBM berpindah dari sumber hingga konsumen.
Sebaliknya, jika penjual memperoleh BBM melalui jalur yang sah dan kegiatan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, fakta tersebut juga perlu diperiksa sebelum menyimpulkan adanya pelanggaran.
Rudiandi menilai setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab dalam setiap pemeriksaan BBM eceran: siapa penjualnya, dari mana BBM diperoleh, bagaimana BBM dibeli dan diangkut, jenis BBM apa yang dijual, bagaimana penyimpanannya, serta kepada siapa BBM tersebut dipasarkan.
“Kalau BBM yang dijual merupakan BBM subsidi, tentu harus dilihat juga apakah penyalurannya sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pengawasan Rantai Distribusi
Regulasi terbaru BPH Migas menunjukkan bahwa pengawasan BBM tidak hanya berkaitan dengan keberadaan produk di tingkat konsumen. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2026 menempatkan aspek penyediaan dan pendistribusian BBM sebagai bagian dari pengaturan dan pengawasan.
Dengan demikian, ketika BBM eceran menjadi persoalan di suatu daerah, penelusuran dapat diarahkan pada dua sisi sekaligus: kebutuhan masyarakat terhadap akses BBM dan kepatuhan terhadap aturan distribusi serta niaga.
Keduanya penting agar penertiban tidak sekadar memindahkan persoalan dari satu lokasi ke lokasi lain.
Bagi masyarakat, pertanyaan mengenai asal BBM juga penting karena konsumen berhak memperoleh informasi mengenai produk yang dibeli. Bagi pemerintah dan aparat terkait, informasi mengenai rantai pasok diperlukan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.
Pada akhirnya, persoalan BBM eceran bukan sekadar pertanyaan “boleh atau tidak?”
Yang perlu diperiksa adalah legalitas kegiatan, asal BBM, jalur distribusi, jenis dan peruntukan BBM, serta cara penyimpanan dan penjualannya.
Jika penertiban dilakukan, publik juga membutuhkan penjelasan mengenai apa yang ditemukan, dari mana pasokan berasal, dan pada titik mana persoalan terjadi.Red
