SOPPENG — Keberadaan Lemo Cina Mart yang disebut berdekatan dengan pasar rakyat memunculkan pertanyaan mengenai dasar penerbitan izin, kesesuaian tata ruang, dan proses verifikasi lokasi sebelum toko swalayan tersebut beroperasi.
Aktivis Hukum Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In., Jumat (25/9/2026), meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng menjelaskan dasar perizinan serta kesesuaian lokasi Lemo Cina Mart dengan ketentuan penataan toko swalayan.
Menurut Rudiandi, pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan ada atau tidaknya izin usaha. Pemerintah perlu menjelaskan peruntukan ruang, zonasi, keberadaan pasar rakyat, ketentuan jarak, serta proses verifikasi lokasi yang menjadi dasar penerbitan izin.
“Yang perlu dibuka bukan hanya soal izin usahanya, tetapi juga dasar pemerintah menyatakan lokasi tersebut memenuhi ketentuan,” kata Rudiandi.
Bukan Sekadar Soal Jarak
Permendag Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 18 Tahun 2022 mengatur penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Penetapan zonasi lokasi pendirian toko swalayan berkaitan dengan rencana tata ruang serta mempertimbangkan antara lain keberadaan pasar rakyat dan jarak dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional.
Karena itu, kedekatan Lemo Cina Mart dengan pasar rakyat belum dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran.
Yang perlu diuji adalah apakah lokasi tersebut masuk zonasi yang diperbolehkan, apakah kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya, apakah keberadaan pasar rakyat telah diperhitungkan, dan apakah verifikasi lokasi dilakukan sesuai ketentuan.
Dasar Izin Perlu Dibuka
Pemkab Soppeng perlu menjelaskan dokumen yang menjadi dasar operasional Lemo Cina Mart.
Pertanyaan utamanya: izin apa yang diterbitkan, bagaimana status peruntukan ruangnya, siapa yang memverifikasi lokasi, dan berapa jarak resmi Lemo Cina Mart dengan pasar rakyat terdekat?
Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, pemerintah dapat menjelaskan dasar penerbitan izin tersebut kepada publik.
Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pemeriksaan dan evaluasinya.
Dengan demikian, pemeriksaan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menguji apakah proses perizinan telah berjalan sesuai aturan.
Hak Masyarakat atas Informasi
Pertanyaan mengenai dasar penerbitan izin juga menyentuh kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
Hak tersebut tidak berarti seluruh dokumen milik pelaku usaha otomatis menjadi informasi publik. Namun, dasar kebijakan pemerintah, tata ruang, proses perizinan, dan pengawasan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu dijelaskan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Pemkab Diminta Buka Dasar Verifikasi
Rudiandi meminta Pemkab Soppeng tidak berhenti pada penjelasan bahwa Lemo Cina Mart telah memiliki izin.
Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan izin tersebut diterbitkan berdasarkan aturan apa, hasil verifikasi siapa, dan rekomendasi instansi mana.
“Kalau seluruh persyaratan telah dipenuhi, dasar dan dokumennya tentu dapat dijelaskan. Kalau ada persoalan, pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana mekanisme evaluasinya,” ujarnya.
Pertanyaan untuk Pemkab Soppeng
1. Apakah Lemo Cina Mart memiliki NIB dan perizinan berusaha sesuai kegiatan usahanya?
2. Apa peruntukan ruang lokasi tersebut berdasarkan RTRW/RDTR yang berlaku?
3. Apakah lokasi tersebut masuk zonasi yang diperbolehkan untuk toko swalayan?
4. Berapa jarak Lemo Cina Mart dengan pasar rakyat terdekat berdasarkan pengukuran resmi?
5. Perda atau Perbup apa yang mengatur lokasi dan/atau jarak toko swalayan dengan pasar rakyat di Soppeng?
6. Apakah keberadaan pasar rakyat menjadi pertimbangan dalam penerbitan izin?
7. OPD mana yang melakukan verifikasi lokasi?
8. Apakah terdapat rekomendasi teknis sebelum izin diterbitkan?
9. Dokumen apa yang menjadi dasar penerbitan izin?
10. Apakah Pemkab pernah mengevaluasi kesesuaian lokasi dan izin setelah Lemo Cina Mart beroperasi?
11. Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah evaluasi apa yang akan dilakukan?
Pengelola atau pemilik Lemo Cina Mart perlu diberikan ruang untuk menjelaskan status perizinan, dasar pemilihan lokasi, kesesuaian tata ruang, serta proses yang ditempuh sebelum dan selama kegiatan usaha berlangsung.(Rd)
