BARITO SELATAN,BreakingNewspost.id — Dugaan perubahan alur dan penimbunan anak sungai di wilayah adat Muara Malungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, mendapat sorotan masyarakat adat. Kepala Adat Muara Malungai meminta pemerintah dan instansi terkait turun langsung memeriksa kawasan yang disebut terdampak aktivitas pembukaan lahan dan pertambangan PT MUTU.
Kepala Adat Muara Malungai, Pak Sabtu alias Bapak Pino, menyampaikan hal tersebut kepada awak media dalam wawancara pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Ia mengatakan telah meninjau langsung kawasan hulu dan sejumlah alur sungai di wilayah adat tersebut.
Menurut Pak Sabtu, peninjauan itu menemukan adanya perubahan kondisi pada Sungai Arang dan Sungai Dewi, yang disebut sebagai anak Sungai Moromlongai. Ia menduga perubahan tersebut berkaitan dengan masuknya material tanah penutup atau overburden (OB) dari aktivitas pembukaan lahan dan pertambangan.
Diduga Tertimbun Material Overburden
Pak Sabtu mengatakan material tanah dalam jumlah besar diduga masuk ke sejumlah bagian alur sungai. Timbunan tersebut, menurut dia, mengubah bentuk fisik alur dan berpotensi mengganggu fungsi aliran air.
> “Alur sungai sudah tertimbun dan kondisi sungainya tidak lagi seperti sebelumnya,” ujar Pak Sabtu.
Ia meminta kondisi tersebut tidak hanya dinilai berdasarkan laporan atau informasi dari satu pihak. Menurutnya, pemeriksaan langsung diperlukan untuk mengetahui volume material, lokasi timbunan, penyebab perubahan alur, serta dampaknya terhadap lingkungan.
Perubahan Alur Perlu Diverifikasi
Pak Sabtu menyebut perubahan alur Sungai Arang dan Sungai Dewi tidak hanya berkaitan dengan bentuk bentang alam. Ia khawatir perubahan tersebut dapat memengaruhi sistem tata air dan ekosistem di sekitar wilayah adat.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan dan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan lingkungan dan pertambangan.
Bagi masyarakat adat Muara Malungai, sungai dan kawasan di sekitarnya merupakan bagian dari ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis dan sosial.
Kepala Adat Mengaku Melihat Langsung
Pak Sabtu menegaskan bahwa keterangannya didasarkan pada hasil peninjauan langsung, bukan semata informasi dari pihak lain.
Ia mengatakan perubahan kondisi alur sungai terlihat ketika dirinya melakukan pemeriksaan kawasan. Meski demikian, ia juga mempertanyakan sejauh mana komunikasi dan sosialisasi dilakukan kepada pemangku adat serta masyarakat setempat terkait perubahan kawasan tersebut.
Lembaga Adat Siapkan Langkah
Lembaga Adat Muara Malungai, kata Pak Sabtu, akan mengkaji persoalan tersebut dan menyiapkan langkah sesuai ketentuan adat yang berlaku.
Ia mendorong pemerintah desa dan lembaga adat bekerja sama agar persoalan lingkungan di wilayah adat dapat ditangani secara terbuka dan berdasarkan fakta lapangan.
Kajian terhadap perangkat hukum adat juga dilakukan untuk menentukan langkah apabila nantinya terdapat temuan yang dinilai berkaitan dengan kerusakan lingkungan atau gangguan terhadap tatanan alam di wilayah adat.
Pemerintah Diminta Turun Lapangan
Pak Sabtu meminta pemerintah daerah dan instansi terkait tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Ia berharap petugas turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi Sungai Arang, Sungai Dewi, serta kawasan sekitarnya.
Menurut dia, pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi sungai, sumber material yang diduga menimbun alur, serta dampak yang mungkin ditimbulkan.
Di sisi lain, PT MUTU perlu diberi ruang untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan dokumen maupun hasil kajian lingkungan yang relevan apabila dugaan tersebut berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Hingga informasi ini disusun, dugaan kerusakan dan penimbunan alur sungai tersebut masih merupakan keterangan dari Kepala Adat Muara Malungai dan belum menjadi kesimpulan hasil pemeriksaan resmi.
Masyarakat adat berharap pemerintah segera melakukan verifikasi di lapangan. Mereka meminta penanganan dilakukan secara transparan, objektif, dan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat adat.(Tim)
