JAKARTA – BreakingNewspost.id — Tongkat komando Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berpindah dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Serah terima jabatan digelar di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/10/2026), sehari setelah Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto.
Dalam prosesi tersebut, panji Tribrata diserahkan kepada Suyudi sebagai bagian dari tradisi pergantian kepemimpinan tertinggi di tubuh Polri.
Rangkaian sertijab dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB dengan upacara penyerahan panji-panji Polri dan farewell parade. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pengantaran tugas pejabat lama serta tradisi pelepasan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan rangkaian tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.
Dilantik Presiden Sehari Sebelumnya
Sehari sebelumnya, Kamis (1/10/2026), Suyudi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pelantikan yang sama, Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta Keputusan Presiden Nomor 97/POLRI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakapolri.
Suyudi menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Sementara Dedi Prasetyo, yang sebelumnya menjabat Wakapolri, ditunjuk menduduki jabatan lain.
Pergantian tersebut menandai berakhirnya masa kepemimpinan Listyo Sigit di pucuk Polri sekaligus dimulainya kepemimpinan Suyudi.
Rekam Jejak di Banten dan Julukan “Polisi Debus”
Nama Suyudi kembali menjadi perhatian publik setelah video lama ketika dirinya menjabat Kapolda Banten beredar kembali di media sosial.
Dalam video tersebut, Suyudi tampak memperagakan aksi bela diri dengan membengkokkan sebilah golok menggunakan bagian belakang kepala. Aksi itu dilakukan dengan didampingi dua pesilat.
Video tersebut kemudian dikaitkan dengan julukan “polisi debus” yang kembali ramai setelah Suyudi dilantik sebagai Kapolri.
Namun, sebutan tersebut bukan gelar resmi dalam institusi Polri. Julukan itu muncul dalam pemberitaan dan percakapan publik terkait aksi Suyudi ketika bertugas di Banten.
Saat masih menjabat Kapolda Banten, Suyudi menjelaskan bahwa dirinya mempelajari bela diri.
“Ya kita belajarlah. Jadi orang Banten itu harus bisa bela diri.”
Menurut Suyudi ketika itu, keterampilan bela diri tersebut juga dimaksudkan untuk memotivasi anggota agar rajin berlatih, mampu menjaga diri, serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Habiburokhman Sebut Suyudi Bukan “Polisi Kaleng-kaleng”
Dalam proses pergantian Kapolri, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan penilaiannya terhadap rekam jejak Suyudi.
Habiburokhman mengatakan dirinya telah lama mengenal Suyudi. Ia menyebut Suyudi sebagai perwira tinggi yang memiliki integritas, ketegasan, dan dedikasi terhadap institusi serta masyarakat.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Habiburokhman terhadap Suyudi dan bukan merupakan ukuran resmi atas kinerja Suyudi setelah menjabat Kapolri.
Konsolidasi Jadi Langkah Awal
Setelah dilantik, Suyudi menyatakan akan melakukan konsolidasi internal di tubuh Polri.
Ia mengatakan kebijakan pimpinan sebelumnya yang dinilai masih baik akan dilanjutkan. Sementara kebijakan yang membutuhkan perbaikan akan dievaluasi.
Peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil juga disebut menjadi perhatian Suyudi.
Ia menekankan pentingnya membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat.
“Kami berupaya untuk lebih dekat kepada masyarakat.”
Menurut Suyudi, polisi harus hadir di tengah masyarakat dan mampu memberikan respons terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Panji Tribrata dan Awal Kepemimpinan Baru
Serah terima panji Tribrata menjadi bagian dari tradisi internal pergantian Kapolri.
Setelah pelantikan oleh Presiden, prosesi sertijab di Mabes Polri menandai dimulainya kepemimpinan Suyudi dalam struktur internal Polri.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana agenda yang disampaikan Suyudi—konsolidasi internal, peningkatan pelayanan publik, kedekatan dengan masyarakat, dan penegakan hukum—diterjemahkan ke dalam kebijakan serta pelaksanaan tugas kepolisian.(Tim)
