JAKARTA — Konsolidasi organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) memasuki babak baru setelah Musyawarah Nasional (Munas) ke-6. Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, akan menjadi daerah pertama yang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pasca-Munas sekaligus menjadi lokasi pelantikan DPD APKLI MP Kabupaten Probolinggo pada 29 Oktober 2026.
Ketua Umum APKLI MP, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, mengatakan pelantikan tersebut akan dilaksanakan bersama Bupati Probolinggo Gus dr. Muhammad Haris, M.Kes. Pernyataan itu disampaikan Ali di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Ali, percepatan konsolidasi organisasi menjadi salah satu keputusan penting Munas ke-6 yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta pada 25–27 Agustus 2026. Munas menetapkan target agar Musda APKLI MP di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia dapat diselesaikan paling lama dalam 1,5 tahun.
“Musda APKLI MP pertama pasca-Munas ke-6 akan digelar di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan DPD APKLI MP oleh Ketua Umum,” kata Ali.
Ali mengatakan Bupati Probolinggo Gus dr. Muhammad Haris, M.Kes., berkenan menjadi Ketua Dewan APKLI MP Kabupaten Probolinggo. Menurut dia, keterlibatan kepala daerah tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara organisasi dan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima.
“Ini merupakan wujud nyata kepedulian beliau terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, khususnya para pelaku UKM dan PKL agar mampu maju, berkembang, unggul, naik kelas, serta hidup sejahtera secara berkeadilan,” ujar Ali.
Ali juga meminta Zaini, selaku Ketua Caretaker DPD APKLI MP Kabupaten Probolinggo, mempersiapkan seluruh kebutuhan organisasi dan menahkodai proses konsolidasi daerah sesuai dengan tata aturan organisasi.
“Saya perintahkan kepada Saudara Zaini, Ketua Caretaker DPD APKLI MP Kabupaten Probolinggo, untuk menyiapkan serta menahkodai roda organisasi dengan sebaik-baiknya sesuai tata aturan APKLI MP dan NKRI,” kata Ali.
Dorong Ekonomi Rakyat Naik Kelas
Ali mengatakan pelantikan DPD APKLI MP Kabupaten Probolinggo pada 29 Oktober 2026 harus menjadi titik awal penguatan sinergi dan kolaborasi antara organisasi dengan pemerintah.
Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi rakyat, termasuk petani, nelayan, industri rumahan, serta pedagang mikro dan kecil di seluruh Indonesia.
“Momentum ini menjadi titik tolak sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, industri rumahan, serta pedagang mikro dan kecil di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan APKLI MP akan mendorong pendampingan ekonomi rakyat agar pelaku usaha kecil mampu meningkatkan kapasitas usaha, berkembang, unggul, dan naik kelas.
Ali juga menyatakan tekad APKLI MP untuk mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah yang menurutnya berpihak kepada UKM dan PKL.
“Menjadi bagian tekad bulat APKLI MP mengawal dan mendukung penuh keberpihakan nyata Presiden Prabowo Subianto kepada UKM dan PKL di negeri ini,” kata Ali.
Menurut Ali, penguatan ekonomi rakyat tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional, termasuk upaya Indonesia memanfaatkan momentum bonus demografi 2030 dan mencapai target menjadi negara maju pada 2045.
“Indonesia mampu sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 asal mau. Demikian pula menjadi negara maju 2045,” pungkasnya.
Ali Mahsun ATMO merupakan dokter yang menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjadi Dewan Pembina PP IPNU serta Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995–1998.Red
