Bangka Tengah, breakingnewspost.id – Aktivitas perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Terentang dan Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, perusahaan yang disebut PT MHL/CV MAL diduga masih melakukan kegiatan operasional pemanenan buah kelapa sawit, meskipun di kawasan tersebut terdapat plang penyitaan yang dikaitkan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan pelaksanaan hukum terhadap lahan perkebunan tersebut. Jika benar lahan itu telah disita oleh negara, mengapa aktivitas pemanenan masih berlangsung?
Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang menjadi bahan pemberitaan, pada tanggal 1 Oktober 2026 terlihat aktivitas sejumlah karyawan bersama mandor perusahaan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi perkebunan Desa Terentang dan Guntung.
Aktivitas tersebut menjadi perhatian karena diduga berlangsung tanpa hambatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang memberikan kewenangan kepada karyawan dan mandor untuk tetap menjalankan kegiatan perkebunan.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa kegiatan operasional tersebut diduga berjalan atas perintah pihak yang disebut sebagai owner berinisial TT atau dikenal dengan nama ASN.
Namun, kebenaran mengenai perintah tersebut, status perusahaan, dan kewenangan pengelolaan lahan masih perlu dikonfirmasi kepada pihak perusahaan dan instansi berwenang.
KETUA UMUM TERABAS SOROT DUGAAN PELANGGARAN HUKUM
Ketua Umum TERABAS, Bapak Agus Eko C.Par., C.BJ., C.Ej., turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Menurut Agus Eko, apabila benar objek perkebunan tersebut telah ditetapkan sebagai barang sitaan berdasarkan ketentuan hukum, maka setiap aktivitas penguasaan dan pengelolaannya harus diperiksa berdasarkan dokumen penyitaan serta kewenangan pihak yang bertanggung jawab.
Ia menyoroti ketentuan pidana mengenai penarikan, penyembunyian, perusakan, atau penghancuran barang yang telah disita.
Dalam kajian hukumnya, terdapat ketentuan yang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum, yakni Pasal 231 KUHP lama dan ketentuan penggantinya dalam KUHP Nasional.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan yang jelas.
Agus Eko juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan kajian ulang terhadap aktivitas PT MHL/CV MAL di kawasan perkebunan tersebut.
“Penegakan hukum jangan sampai tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukum harus berjalan sebagaimana mestinya, tidak memandang jabatan, kekayaan, maupun kasta. Semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” demikian pokok pernyataan yang disampaikan dalam keterangannya.
KAJIAN PASAL KUHP: APAKAH AKTIVITAS TERSEBUT BISA DIJERAT PIDANA?
Untuk memperjelas persoalan hukum ini, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang perlu diperhatikan.
1. Pasal 231 KUHP lama
Pasal 231 ayat (1) KUHP lama mengatur perbuatan dengan sengaja menarik barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau menyembunyikan barang yang diketahui berada dalam penyitaan.
Ancaman pidananya paling lama empat tahun penjara.
Pasal 231 ayat (2) juga mengatur perbuatan sengaja menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang yang disita.
2. Pasal 232 KUHP lama
Pasal ini mengatur perbuatan dengan sengaja memutus, membuang, atau merusak segel yang ditempatkan oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, maupun menggagalkan penutupan dengan segel.
Ancaman pidananya paling lama dua tahun delapan bulan.
3. Pasal 289 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023)
Karena peristiwa yang diberitakan terjadi pada 1 Oktober 2026, ketentuan KUHP Nasional sudah berlaku.
Pasal 289 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang:
– Menarik barang yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau menyembunyikan barang yang diketahui berada dalam sitaan.
– Merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang yang disita.
Dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V.
Pasal 289 ayat (2) juga mengatur penyimpan barang yang melakukan, membiarkan, atau membantu perbuatan tersebut, dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V.
4. Pasal 290 KUHP Nasional
Pasal ini mengatur perbuatan secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan.
Ancaman pidananya paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak kategori V.
5. Pasal 364 KUHP Nasional
Pasal ini mengatur tindakan secara melawan hukum memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang oleh atau atas nama pejabat berwenang, maupun menggagalkan penutupan segel.
Ancaman pidananya paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III.
Perlu ditegaskan, aktivitas memanen buah sawit tidak otomatis membuktikan terpenuhinya unsur pidana dalam pasal-pasal tersebut. Penyidik harus memeriksa status hukum objek sitaan, ruang lingkup penyitaan, pihak yang berwenang mengelola, serta ada atau tidaknya tindakan melawan hukum.
KE MANA FUNGSI PLANG PENYITAAN KEJAKSAAN AGUNG?
Pertanyaan yang kini menjadi perhatian masyarakat adalah bagaimana fungsi pengawasan terhadap lahan yang telah dipasangi plang penyitaan tersebut.
Apakah plang tersebut masih berlaku? Apakah terdapat izin pengelolaan sementara? Siapa yang bertanggung jawab atas hasil panen? Apakah Kejaksaan Agung telah mengetahui aktivitas pemanenan yang berlangsung pada 1 Oktober 2026?
Jika memang terdapat kewenangan pengelolaan sementara, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanismenya.
Jangan sampai muncul kesan bahwa keberadaan plang penyitaan hanya menjadi simbol, sementara kegiatan operasional perusahaan tetap berlangsung tanpa penjelasan yang transparan.
APH, KEJAKSAAN AGUNG DAN PEMERINTAH DIMINTA BERIKAN PENJELASAN
Atas persoalan ini, Ketua Umum TERABAS Agus Eko meminta aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung, serta pemerintah terkait untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Beberapa hal yang perlu dijawab secara terbuka:
1. Bagaimana status hukum lahan perkebunan sawit di Desa Terentang dan Guntung?
2. Apakah benar seluruh atau sebagian lahan tersebut telah disita oleh negara?
3. Siapa yang memberikan perintah kepada karyawan dan mandor untuk melakukan pemanenan?
4. Apakah pihak PT MHL/CV MAL memiliki dasar hukum untuk tetap mengelola perkebunan tersebut?
5. Ke mana hasil panen sawit disalurkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?
6. Apakah pihak Kejaksaan Agung telah mengetahui kegiatan operasional yang berlangsung?
7. Apakah sudah ada izin atau keputusan resmi yang mengatur pengelolaan aset tersebut?
Pemeriksaan ini penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.
MASYARAKAT MENUNTUT HUKUM JANGAN TEBAK PILIH
Persoalan ini bukan hanya mengenai perusahaan yang melakukan pemanenan kelapa sawit. Lebih jauh, ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Apabila benar terdapat barang sitaan negara, maka pengawasan dan pengelolaannya harus dilakukan secara transparan serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Masyarakat tidak meminta perlakuan khusus. Masyarakat hanya meminta kepastian hukum dan keadilan yang sama bagi seluruh warga negara.
Jangan sampai timbul persepsi bahwa pihak tertentu dapat menjalankan aktivitas usaha tanpa kejelasan hukum, sementara masyarakat kecil harus berhadapan dengan proses hukum ketika melakukan pelanggaran.
Ketua Umum TERABAS Agus Eko menegaskan perlunya pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, transparan, serta tidak tebang pilih.
Media Journalcyber membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak PT MHL/CV MAL, pihak yang disebut sebagai owner berinisial TT atau ASN, Kejaksaan Agung, serta instansi pemerintah terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
HUKUM HARUS BERLAKU UNTUK SEMUA. JANGAN SAMPAI MASYARAKAT KEHILANGAN KEPERCAYAAN KARENA PENEGAKAN HUKUM DINILAI TIDAK BERJALAN SECARA ADIL.
(*/Yuliana/Tim Investigasi Terabas.id)
