JAKARTA, BreakingNewsPost.id – Genap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, catatan kritis sekaligus apresiatif dilontarkan oleh Aliansi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima (UKM-PKL). Dr. Ali Mahsun ATMO, Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), menilai bahwa arah kebijakan pemerintah telah bergeser secara signifikan menuju perlindungan radikal terhadap pelaku usaha mikro dari dominasi modal besar, baik domestik maupun asing.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (20/10), Ali Mahsun menyoroti tiga pilar utama yang ia sebut sebagai “pagar rapat” bagi keberlangsungan ekonomi rakyat di era Prabowo.
Pilar Pertama: Proteksi Total dari Dominasi Modal
Ali Mahsun menekankan bahwa sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024, narasi kedaulatan ekonomi menjadi fondasi utama. Menurut dia, Presiden Prabowo secara konsisten mengumandangkan larangan keras terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk koruptor dan pemilik modal raksasa.
“Catatan pertama bagi UKM-PKL Indonesia adalah senantiasa melindungi bahkan memberikan pagar-pagar yang sangat rapat untuk kesempatan maju, berkembang, dan unggul, serta tidak dikuasai pemilik modal,” ujar Ali Mahsun.
Ia menilai, pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kekayaan Nusantara dikelola secara mandiri dan hasilnya dinikmati langsung oleh rakyat, bukan dikuras oleh kepentingan asing atau oligarki lokal.
Pilar Kedua: Intervensi Nyata Lewat Penghapusan Utang dan Permodalan Murah
Sorotan kedua tertuju pada kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap “berpihak nyata”. Ali Mahsun merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang menghapus piutang macet UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Kebijakan ini disebut sebagai langkah konkret membebaskan beban jutaan pelaku usaha kecil.
Tak berhenti di sana, akses permodalan juga dipermudah dengan skema bunga rendah. Khusus untuk usaha ultramikro, program Kredit Mekar ditawarkan dengan bunga hanya 8 persen. Ali Mahsun juga menyoroti lima program unggulan—Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Digital Keluarga Miskin Produktif (KDKMP), Kartu Nelayan Mandiri Produktif (KNMP), Sekolah Rakyat, dan 3 Juta Rumah Rakyat—sebagai manifestasi “Revolusi Sandang, Papan, dan Pangan”.
“Ketika ada penyalahgunaan dalam realisasi program tersebut, Presiden Prabowo tidak pernah toleran. Kasus Dadan, mantan Kepala BGN RI, adalah bukti nyata bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap orang dekatnya sendiri,” tegasnya.
Pilar Ketiga: Kedaulatan Ekonomi Anti-Infiltrasi
Catatan ketiga menyentuh aspek geopolitik ekonomi. Ali Mahsun menilai, Prabowo berusaha memutus mata rantai ketergantungan ekonomi rakyat dari intervensi asing. Prinsip “tegak lurus di atas kaki sendiri” diterapkan untuk mencegah infiltrasi dan ko-optasi sumber daya strategis oleh bangsa lain.
“Kedaulatan ekonomi rakyat harus diwujudkan. Tidak boleh dijajah atau dikooptasi oleh siapapun,” imbuh Ali Mahsun.
Tanggapan Berimbang
Meski APKLI MP memberikan apresiasi tinggi, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan masih memerlukan pemantauan ketat. Efektivitas penghapusan utang dan distribusi kredit murah perlu dievaluasi apakah benar-benar menjangkau lapisan paling bawah atau justru tersaring oleh birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memberikan tanggapan resmi terkait evaluasi dua tahun kebijakan perlindungan UKM-PKL. Namun, data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan peningkatan jumlah penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial dan permodalan yang disebutkan oleh Ali Mahsun.
Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk terus memperkuat ekosistem usaha mikro di tengah tantangan global yang semakin kompleks.(Red)
