MAKASSAR – BreakingNewspost.id — Independensi hakim tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berjalan tanpa intervensi, tetapi tetap berada dalam koridor etika dan pertanggungjawaban publik.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Abdul Chair Ramadhan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu (30/9/2026).
Kuliah umum itu mengangkat tema “Komisi Yudisial Sebagai Penyempurna Kekuasaan Kehakiman Guna Mewujudkan Judicial Independence Dalam Rangka Good Governance.”
Kegiatan tersebut dibuka Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Hamzah Halim dan dihadiri jajaran pimpinan fakultas, pejabat Komisi Yudisial, serta mahasiswa.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun juga hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Profil resmi KY mencatat Asrun sebagai anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim.
Independensi Bukan Kebebasan Tanpa Batas
Dalam paparannya, Abdul Chair Ramadhan menempatkan judicial independence sebagai bagian penting dari prinsip pemisahan kekuasaan.
Independensi diperlukan agar hakim dapat menjalankan fungsi yudisial tanpa tekanan dari kekuasaan maupun kepentingan di luar proses peradilan.
Namun, independensi tidak berarti hakim terbebas dari mekanisme pertanggungjawaban.
Di titik inilah akuntabilitas menjadi penting. Kekuasaan yang independen tetap harus dijalankan berdasarkan hukum, kode etik, dan prinsip peradilan yang berintegritas.
Gagasan tersebut sejalan dengan posisi yang sebelumnya disampaikan Ketua KY dalam diskusi publik di Solo. KY menyebut penguatan kelembagaan diperlukan untuk mendukung terwujudnya peradilan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa.
KY dan Persoalan Integritas Hakim
Komisi Yudisial memiliki mandat konstitusional yang berkaitan dengan pengusulan pengangkatan hakim agung serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Karena itu, penguatan etika hakim menjadi salah satu titik penting dalam pembahasan mengenai independensi peradilan.
Independensi lembaga peradilan dan integritas pribadi hakim berjalan beriringan. Peradilan yang mandiri membutuhkan hakim yang mampu mengambil keputusan berdasarkan hukum dan hati nurani, sementara mekanisme etik diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses tersebut.
Dalam konteks ini, KY tidak ditempatkan sebagai pengganti fungsi pengadilan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim.
Independensi dan Good Governance
Pembahasan juga mengaitkan independensi peradilan dengan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintahan yang akuntabel membutuhkan sistem hukum yang dapat bekerja secara efektif dan tidak tunduk pada tekanan kepentingan tertentu. Sebaliknya, lemahnya integritas lembaga penegak hukum dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Karena itu, transparansi, akuntabilitas, efektivitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang saling berkaitan.
Namun, hubungan tersebut tidak berarti seluruh persoalan tata kelola pemerintahan dapat diselesaikan hanya melalui penguatan lembaga peradilan. Kualitas pemerintahan juga dipengaruhi oleh kinerja lembaga eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat.
Tantangan Penguatan Kewenangan KY
Penguatan peran KY juga tidak terlepas dari dinamika ketatanegaraan.
Dalam forum sebelumnya, KY mencatat adanya sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi ruang lingkup kewenangan lembaga tersebut. Salah satunya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan KY tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi dan kewenangannya berkaitan dengan hakim agung serta hakim pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai posisi KY bukan hanya persoalan etik hakim, tetapi juga berkaitan dengan desain kelembagaan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pancasila dan Hak atas Peradilan yang Adil
Prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan juga dapat ditempatkan dalam kerangka nilai Pancasila, khususnya penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan.
Bagi masyarakat pencari keadilan, independensi peradilan pada akhirnya bukan sekadar persoalan kelembagaan. Persoalan yang lebih konkret adalah apakah setiap warga negara dapat memperoleh proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan bebas dari tekanan kepentingan.
Karena itu, integritas hakim, independensi lembaga peradilan, serta mekanisme pengawasan etik menjadi bagian yang saling berkaitan dalam menjaga kepercayaan publik.
Ketua KY Abdul Chair Ramadhan sendiri tercatat menjabat Ketua Komisi Yudisial RI untuk periode Desember 2025–Juni 2028.
Kuliah umum di FH Unhas tersebut pada akhirnya menempatkan satu persoalan utama sebagai perhatian: bagaimana menjaga kebebasan hakim tanpa menghilangkan akuntabilitas, sekaligus memastikan kekuasaan kehakiman tetap bekerja untuk kepentingan keadilan dan masyarakat.
(TIM/Red)
