MADINAH — Pulang ibadah umrah justru menyisakan beban tambahan. Jemaah asal Sulawesi Barat Dugaan dipungut biaya Rp1,3 juta per orang secara mendadak saat akan terbang dari Madinah ke Surabaya. Alasan yang disampaikan tim yang menyebut diri sebagai “monev”: bunyi alarm keamanan dan kemungkinan penutupan bandara. Namun uangnya ditagih — tanpa nota, tanpa rincian, dan rombongan pun tiba-tiba dipisah.
Rp1,3 juta dikalikan puluhan jemaah = ratusan juta rupiah. Ke mana dana itu mengalir? Siapa yang memerintahkan pungutan? Dan apakah benar bandara akan ditutup, atau itu sekadar alasan agar uang cepat diterima?
M. Saleh, salah seorang jemaah, tak bisa membiarkan hal itu berlalu begitu saja.
“Rp1,3 juta per orang itu untuk apa? Siapa yang memutuskan, dan apakah biaya tersebut tercantum dalam kontrak perjalanan? Kami membutuhkan penjelasan dan bukti penggunaan dana,” ujarnya tegas.
Pungutan itu disampaikan mendadak, menjelang keberangkatan. Jemaah dipaksa memilih: bayar atau bagaimana? Di tempat jauh dari rumah, posisi jemaah lemah. Namun pertanyaan tetap besar: jika alasan keadaan darurat, di mana buktinya? Dan mengapa biayanya seluruhnya dibebankan kepada jemaah, bukan ditanggung bersama secara adil?
Di samping uang yang dipungut, keputusan memisahkan rombongan juga mengundang tanda tanya besar. Apakah benar karena situasi di bandara, atau ada pengaturan tiket yang berantakan dan biayanya dialihkan ke jemaah? Penjelasan lisan soal “alarm keamanan” belum cukup kuat untuk membenarkan perubahan jadwal, pemisahan rombongan, sekaligus pungutan tunai di tempat.
Kemenag Sulbar: Pengawasan yang Dinanti
Ini bukan sekadar sengketa jemaah dan penyelenggara. Izin operasional lembaga perjalanan ibadah berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Maka Kemenag Provinsi Sulawesi Barat tidak boleh diam saja. Publik menuntut: apakah aturan main perlindungan jemaah dijalankan dengan sungguh-sungguh, atau izin hanya dikeluarkan tanpa pengawasan yang memadai?
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tegas: setiap biaya tambahan harus disepakati sebelumnya, terang rinciannya, dan ada bukti pengeluaran. Penyelenggara tidak boleh membebankan biaya sepihak hanya dengan alasan lisan yang belum terverifikasi.
Enam Pertanyaan yang Menuntut Jawaban Terbuka
1. Kepada PT Multazam Assalam Marissa: Siapa yang menetapkan pungutan Rp1,3 juta dan di mana landasannya dalam perjanjian?
2. Dana itu digunakan untuk pos apa saja — dapat ditunjukkan bukti pengeluarannya?
3. Apakah jemaah diberi pilihan dan menyetujui pungutan ini sebelum ditagih?
4. Apa bukti resmi dari otoritas bandara terkait informasi alarm dan penutupan yang dijadikan alasan perubahan rencana?
5. Siapa yang memutuskan memisahkan rombongan dan bagaimana menjamin layanan tetap setara bagi semua jemaah?
6. Kepada Kemenag Sulawesi Barat: Langkah apa yang akan diambil untuk memeriksa dugaan pungutan ini dan melindungi jemaah asal daerah Anda?
Karena satu hal yang tak boleh dilupakan: jemaah membayar untuk beribadah, bukan untuk ditagih secara sepihak di negeri orang.
(Tim Redaksi)
