JAKARTA BreakingNewspost.id — Di balik secangkir kopi yang dijual dengan harga kaki lima, ada ekonomi yang bekerja setiap hari tanpa banyak sorotan. Pedagang berjualan, keluarga bertahan hidup, dan jutaan pekerja menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi skala kecil. Karena itu, Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menilai pedagang kaki lima bukan sekadar pelaku usaha informal, melainkan bagian penting dari penopang ekonomi rakyat.
Pandangan itu disampaikan Ali saat “Kongkow Ngopi Kaki Lima” di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
“Rasa bintang lima, harga kaki lima,” ujar Ali, menggambarkan pengalamannya menikmati kopi sekaligus berinteraksi langsung dengan pelaku ekonomi rakyat.
Bagi Ali, aktivitas sederhana di lapak kaki lima membuka persoalan yang lebih besar: bagaimana negara memastikan kelompok yang menggerakkan ekonomi dari bawah tidak sekadar dihitung dalam statistik, tetapi juga memperoleh ruang untuk bertahan dan berkembang.
Ia menyebut jumlah UMKM di Indonesia sekitar 64,5 juta, dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Angka tersebut, menurut Ali, menunjukkan besarnya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor usaha kecil dan mikro. Namun, besarnya kontribusi belum otomatis berarti persoalan mereka selesai.
Pedagang kaki lima masih berhadapan dengan persoalan akses permodalan, kepastian lokasi usaha, perlindungan usaha, daya beli masyarakat, hingga kebijakan penataan ruang.
Di titik inilah, menurut Ali, kebijakan ekonomi rakyat perlu diuji: apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa sampai ke meja makan keluarga pedagang dan pekerja kecil.
“Pedagang kaki lima serta usaha kecil dan mikro bukan saja menjadi tumpuan penghidupan ratusan juta rakyat,” kata Ali.
Ia menilai kelompok tersebut juga memiliki peran dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, stabilitas sosial, serta menghadapi momentum bonus demografi menuju 2030 dan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Namun, peran strategis itu membutuhkan ekosistem usaha yang sehat. Pedagang tidak cukup hanya diminta tertib; mereka juga membutuhkan kepastian, akses, perlindungan, dan kesempatan berkembang.
Dengan demikian, istilah “ekonomi rakyat” tidak berhenti sebagai jargon pembangunan. Ukurannya justru dapat dilihat dari hal yang paling sederhana: apakah orang yang berjualan hari ini mampu membawa pulang pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarganya.
Ali menyebut pengalaman ngopi di lapak rakyat sebagai bagian dari upaya memahami langsung denyut ekonomi tersebut.
“Ngopi kaki lima rasa bintang lima, dan pendulum kebahagiaan hidup. Kompas isi perut rakyat Indonesia,” ujar Ali.
Pernyataan itu sekaligus menempatkan pedagang kaki lima pada posisi yang lebih luas. Mereka bukan hanya penjual makanan dan minuman di pinggir jalan, tetapi bagian dari rantai ekonomi yang menyentuh produsen, pekerja, konsumen, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari transaksi harian.
Karena itu, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, menurut Ali, semestinya diukur dari kebijakan nyata, bukan semata-mata dari seberapa sering istilah UMKM dan pedagang kaki lima disebut dalam forum resmi.
Ali sebelumnya pernah menjabat Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995–1998, Dewan Pembina PP IPNU periode 2009–2012 dan 2012–2015, serta Pembantu Rektor Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Jawa Timur, periode 2010–2012.(Red)
