KOL-TIM – BreakingNewsPost.id — Ketika pembangunan infrastruktur digembar-gemborkan sebagai prioritas, warga di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur (14/11/2026), justru masih berhadapan dengan akses jalan yang belum layak. Lubang-lubang, genangan air, dan sulitnya melintas bukan sekadar keluhan harian — ini adalah biaya mahal yang harus ditanggung warga setiap hari: hasil tani terhambat ke pasar, biaya angkut melonjak, akses pendidikan dan kesehatan terancam.
Pertanyaannya sederhana namun tajam: apakah pemerataan pembangunan hanya berlaku di peta dan pidato, atau benar-benar dirasakan oleh rakyat di setiap sudut wilayah?
Abdul Rahim, aktivis masyarakat menegaskan bahwa persoalan ini bukan baru. Yang belum ada adalah solusi yang konkret dan berkelanjutan.
“Warga tidak meminta jalan tol. Mereka hanya butuh jalan yang bisa dilalui kapan pun, tanpa takut kendaraan terperosok, tanpa harga kebutuhan pokok membubung hanya karena biaya angkut yang mahal. Ini bukan permintaan berlebihan — ini hak dasar setiap warga negara,” ujarnya tegas.
mempertanyakan: sudah berapa kali usulan perbaikan jalan ini disampaikan? Sudah ada dalam dokumen mana? Dan yang terpenting — mengapa sampai hari ini belum ada yang berubah secara signifikan?
🔹 Ruas jalan mana saja yang rusak parah dan siapa yang bertanggung jawab menanganinya — pemerintah kabupaten, kecamatan, atau desa?
🔹 Apakah perbaikan jalan ini sudah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan tahun berjalan? Jika ya, di mana alokasi anggarannya dan kapan pekerjaan dimulai?
🔹 Jika belum diprioritaskan, apa alasan utamanya? Kapan masyarakat bisa mengharapkan masuk ke dalam daftar prioritas?
🔹 Apakah usulan ini pernah dibahas dalam Musrenbang? Jika pernah, ke mana usulan itu berjalan dan mengapa tidak terealisasi?
🔹 Bagaimana mekanisme pengaduan kerusakan jalan yang dapat dipantau masyarakat secara terbuka?
“Anggaran pembangunan besar-besaran di ibu kota kabupaten memang terlihat megah. Tapi pembangunan yang sejati adalah ketika warga di kecamatan terpencil juga merasa diperhatikan. Jalan yang baik adalah cermin kehadiran negara. Jika jalannya rusak dan lama tak diperbaiki — itu bukan sekadar kerusakan aspal, itu sinyal bahwa kehadiran pemerintah belum sampai ke sini,” tegas Abdul Rahim.
Publik berhak mengetahui: rencana, anggaran, jadwal, dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi bukan kemurahan hati pemerintah — itu kewajiban mereka.Red
