KOL-TIM — Pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kebutuhan warga akan akses yang layak, kondisi ruas jalan di wilayah ini dinilai belum memadai. Keresahan yang mengemuka bukan sekadar soal permukaan jalan yang rusak, melainkan pertanyaan yang lebih mendalam: sejauh mana pemerintah hadir dan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar masyarakat ini?
Jalan adalah urat nadi kehidupan. Ia menentukan harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi hasil pertanian, akses anak-anak ke sekolah, dan waktu tempuh saat warga membutuhkan pelayanan kesehatan. Ketika akses ini terabaikan, seluruh aspek kehidupan masyarakat ikut terbebani.
Abdul Rahim, aktivis masyarakat +13/11/2026), menegaskan bahwa persoalan ini bukan hal baru. Yang belum terjawab adalah langkah konkret pemerintah.
“Masyarakat tidak meminta pembangunan mewah. Yang mereka butuhkan adalah jalan yang dapat dilalui dengan aman setiap hari. Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah menyadari kondisi ini? Jika ya, apa yang sedang dilakukan? Jika belum, mengapa perencanaan pembangunan belum menyentuh kebutuhan yang paling mendasar ini?” ujarnya.
mempertanyakan: apakah survei kondisi jalan di wilayah ini pernah dilakukan secara menyeluruh? Di mana datanya dipublikasikan? Dan yang terpenting — siapa yang secara konkret bertanggung jawab atas penanganannya?
Agar publik memperoleh kejelasan yang utuh, berikut pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka:
🔹 Ruas jalan mana saja di Kecamatan Lambandia yang kondisinya memerlukan penanganan segera? Siapa yang memiliki kewenangan pengelolaannya — pemerintah kabupaten, kecamatan, atau pemerintah desa?
🔹 Apakah perbaikan dan pemeliharaan jalan di wilayah ini telah masuk dalam perencanaan pembangunan tahun berjalan? Jika sudah, berapa anggarannya dan kapan pekerjaan dijadwalkan dimulai dan selesai?
🔹 Jika belum masuk prioritas, kendala apa yang menghambat? Langkah apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk memasukkannya ke dalam perencanaan berikutnya?
🔹 Bagaimana masyarakat dapat melaporkan kerusakan jalan dan memantau tindak lanjutnya secara transparan?
“Pemerataan pembangunan bukan hanya soal membangun proyek besar di pusat kabupaten. Pembangunan terasa nyata ketika akses dasar seperti jalan dapat dilalui dengan layak oleh setiap warga, di setiap kecamatan,” tegas Abdul Rahim.
Peran pemerintah tidak berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan. Peran pemerintah adalah memastikan setiap warga, di mana pun tinggalnya, memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar. Informasi mengenai status jalan, anggaran, dan jadwal penanganan adalah hak publik yang wajib dipenuhi secara terbuka.Red
