Kupang-BreakingNewspost.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi program prioritas, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memperkuat penanggulangan kemiskinan.
Pembentukan tim yang melibatkan lebih dari 250 aparatur sipil negara (ASN) lintas perangkat daerah tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, , dalam konferensi pers di Kupang, Selasa (28/4/2026).
Turut hadir dalam kesempatan itu sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT , Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT , serta Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT .
Lerry menjelaskan, tim akselerasi ini dibentuk sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah periode 2025–2030 yang berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.
“Tim ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Lerry.
Menurut dia, selain mengawal pelaksanaan program, tim juga memiliki fungsi evaluasi, pemberian rekomendasi, serta perumusan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan di lapangan.
Tim akselerasi tersebut dibagi ke dalam sejumlah kelompok kerja lintas sektor, antara lain Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, serta Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah.
Secara operasional, kelompok kerja ini menangani berbagai sektor strategis. Mulai dari penguatan ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik; pengembangan UMKM dan pariwisata; pembangunan infrastruktur dan energi terbarukan; sektor pendidikan dan kesehatan; hingga transformasi digital dan integrasi program lintas sektor.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah menitikberatkan penguatan rantai nilai dari hulu ke hilir, mencakup produksi, akses permodalan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal.
“Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat. Karena itu, intervensi harus dimulai dari produksi hingga pemasaran,” kata Lerry.
Ia menilai, persoalan ekonomi daerah selama ini tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan akses pasar, sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menyoroti pentingnya optimalisasi PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar. Ia menyebutkan, sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.
“Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan retribusi melalui peningkatan kualitas layanan serta mendorong pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.
“Kita memiliki banyak aset yang belum dimanfaatkan optimal. Ini akan kita dorong agar memberi nilai tambah bagi daerah,” kata dia.
Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, tim akselerasi menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar kebijakan. Salah satu anggota tim, Yosep, menyebutkan bahwa selama ini ketidaksinkronan data menjadi kendala utama dalam efektivitas program.
“Penanganan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan terpadu, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, sektor swasta, dan komunitas, menjadi kunci dalam mempercepat penanganan kemiskinan.
Di sisi lain, penguatan komunikasi publik juga menjadi perhatian. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Parera, menjelaskan bahwa tim turut membentuk kelompok kerja khusus untuk meningkatkan transparansi dan penyebaran informasi program pemerintah.
Pemanfaatan kanal digital seperti media sosial dan platform berbasis internet dinilai penting untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Komunikasi publik yang baik akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Sejak dibentuk, tim akselerasi telah mulai melakukan evaluasi terhadap program-program yang berjalan serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Sejumlah rekomendasi juga telah disusun guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keberhasilan tim akselerasi akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi NTT menilai langkah ini sebagai upaya memperkuat kerja terintegrasi antarperangkat daerah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi, peningkatan PAD, serta penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
@.Bergitha abi
