Kupang-BreakingNewspost.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi ketenagakerjaan, seiring tantangan struktural yang masih dihadapi daerah tersebut.
Hal ini disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat membuka kegiatan dialog interaktif dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tingkat provinsi, yang digelar di Aula El Tari Kupang, Kamis (30/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja merupakan tiga pilar utama yang saling bergantung dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan.
“Pengusaha tidak bisa berjalan tanpa pekerja, dan pekerja tidak dapat bekerja tanpa keberlangsungan usaha. Karena itu, diperlukan titik temu dan kompromi yang produktif agar kedua pihak dapat berkembang bersama,” ujarnya.
Dialog yang mengusung tema penguatan kolaborasi dan sinergi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk membangun hubungan industrial yang lebih harmonis, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di NTT.
Di sisi lain, Gubernur juga menyoroti sejumlah tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi daerah, antara lain tingginya angka pengangguran, dominasi sektor primer dalam struktur ekonomi, serta keterbatasan kompetensi tenaga kerja.
Ia menambahkan, defisit neraca perdagangan daerah turut menjadi indikator perlunya percepatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mendorong transformasi tenaga kerja melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Upaya ini juga diiringi dengan penguatan konsep link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Selain itu, pemerintah daerah berupaya memperluas akses informasi pasar kerja guna meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja.
Pada sektor pekerja migran, Gubernur menyebutkan adanya langkah-langkah perlindungan melalui penyediaan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon pekerja migran. Program ini diharapkan dapat menekan praktik percaloan serta meminimalkan potensi eksploitasi.
Pemerintah juga merencanakan pembukaan jalur penempatan tenaga kerja langsung dari Kupang ke luar negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran.
Di samping itu, Gubernur turut mendorong lahirnya wirausaha baru dari kalangan pekerja. Melalui dukungan pembiayaan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, bahkan bertransformasi menjadi pelaku usaha.
“May Day tidak hanya menjadi momentum memperjuangkan hak pekerja, tetapi juga menjadi titik awal bagi pekerja untuk bermimpi dan mempersiapkan diri menjadi pengusaha,” ujarnya.
Sementara itu, panitia kegiatan menyampaikan bahwa dialog interaktif ini diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI/Polri, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, mahasiswa, serta organisasi masyarakat sipil.
Kegiatan dilaksanakan dalam format diskusi panel dan sesi tanya jawab, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang guna memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.
Melalui forum ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi konkret yang mampu memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendorong terciptanya tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan berdaya saing.
Upaya tersebut dinilai penting sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Bergitha abi
