Kupang -Breakingnewspost.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan penguatan sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi daerah, dan pemerataan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Hal itu ditegaskan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2027 di Hotel Aston Kupang, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Melki menekankan bahwa Musrenbang tidak boleh dipandang sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan daerah berjalan terukur, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, kita ingin memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan berjalan selaras, terukur, dan benar-benar berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat NTT,” ujar Melki.
Menurut dia, harapan masyarakat terhadap hasil Musrenbang sangat besar, terutama agar program pembangunan mampu menjawab kebutuhan riil daerah dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
RKPD Tahun 2027 sendiri merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Provinsi NTT 2025–2029 dengan tema “Peningkatan Layanan Dasar, Sumber Daya Manusia, dan Produktivitas Perekonomian.”
Tema tersebut, menurut pemerintah provinsi, diarahkan untuk memperluas akses layanan dasar sekaligus memperkuat daya saing SDM dan ekonomi daerah.
Dalam paparannya, Gubernur Melki membeberkan lima prioritas utama pembangunan NTT tahun 2027.
Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan sumber daya manusia. Pemerintah menargetkan percepatan penurunan stunting, peningkatan mutu layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, perlindungan sosial, serta pengentasan kemiskinan.
Pemerintah Provinsi NTT menargetkan prevalensi stunting turun menjadi sekitar 30,70 persen pada 2027 dari capaian 37 persen pada 2024 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Kita terus berupaya menurunkan angka stunting. Ini hanya bisa dicapai melalui sinergi pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.
Prioritas kedua adalah transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Pemerintah Provinsi NTT mendorong hilirisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata agar produk daerah tidak berhenti pada bahan mentah semata.
Penguatan ekonomi lokal juga akan dilakukan melalui program OVOP (One Village One Product), OCOP (One Community One Product), dan OSOP (One School One Product).
“Kita ingin produk-produk unggulan daerah diolah, dipasarkan, dan memiliki nilai tambah,” ujar Melki.
Pemerintah juga berencana memperkuat pemasaran melalui jaringan NTT Mart di 22 kabupaten/kota serta pengembangan marketplace berbasis digital.
Prioritas ketiga adalah peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar. Sebagai daerah kepulauan, NTT dinilai masih menghadapi tantangan ketimpangan akses transportasi, logistik, air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan.
Karena itu, pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan strategis, serta percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
Sementara prioritas keempat menitikberatkan pada penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi NTT menilai ancaman perubahan iklim, krisis air, dan risiko bencana menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui penguatan adaptasi iklim, pengelolaan sampah berkelanjutan, ketahanan pangan dan air, serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
Adapun prioritas kelima adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah melalui digitalisasi pemerintahan, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan pengelolaan aset, serta integrasi data pembangunan.
“Kita ingin setiap kebijakan dan program dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel,” tegas Melki.
Pemerintah Provinsi NTT optimistis berbagai program prioritas tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkualitas.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi NTT pada 2027 melampaui capaian tahun 2025 sebesar 5,14 persen, dengan sektor konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, serta akomodasi dan makanan-minuman menjadi motor penggerak utama.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 2,30 hingga 2,89 persen, sementara angka kemiskinan ditekan lebih rendah dari capaian tahun 2025 sebesar 17,5 persen.
Dalam forum tersebut, Melki juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, insan pers, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan NTT.
Ia berharap Musrenbang mampu menghasilkan program yang inovatif, realistis, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Provinsi NTT, para kepala daerah se-NTT, pimpinan perguruan tinggi, instansi vertikal, serta mitra pembangunan daerah.
Bergita Abi
