MAKASSAR,BreakingNewsPost.id – Polemik mengenai penerbitan dokumen administrasi kependudukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) kembali menjadi perhatian publik, terutama ketika terjadi pergantian, pembebasan tugas, atau penonaktifan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam situasi seperti itu, kerap muncul anggapan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan otomatis terhenti atau TTE tidak dapat digunakan sebelum terbit rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Secara hukum administrasi negara, anggapan tersebut tidak dapat digeneralisasi. Keabsahan penggunaan TTE tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya rekomendasi Kemendagri, melainkan harus dilihat secara utuh berdasarkan status kewenangan pejabat, keputusan administrasi yang berlaku, serta mekanisme pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Menjadi Fondasi Keabsahan
Dalam hukum administrasi, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Prinsip ini juga berlaku terhadap penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang menggunakan TTE.
Apabila Kepala Dinas Dukcapil masih berstatus sebagai pejabat yang sah dan belum ada keputusan administratif yang mencabut kewenangannya, maka pada prinsipnya penggunaan TTE masih dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila telah diterbitkan keputusan yang sah mengenai pembebasan tugas, pemberhentian, penonaktifan, atau pencabutan kewenangan, maka sejak saat keputusan tersebut berlaku efektif, pejabat yang bersangkutan pada umumnya tidak lagi berwenang menggunakan TTE untuk menerbitkan dokumen kependudukan. Dalam kondisi demikian, kewenangan tersebut harus dijalankan oleh pejabat yang memperoleh penugasan secara sah, baik sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), maupun pejabat definitif yang ditunjuk sesuai ketentuan.
Rekomendasi Kemendagri Memiliki Fungsi Administratif
Dalam praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, rekomendasi Kemendagri memiliki arti penting dalam proses pengangkatan, mutasi, maupun pemberhentian Kepala Dinas Dukcapil.
Namun, secara yuridis, fungsi rekomendasi tersebut tidak identik dengan keabsahan penggunaan TTE. Rekomendasi merupakan bagian dari mekanisme administrasi kepegawaian dan tata kelola jabatan, sedangkan validitas TTE berkaitan dengan apakah pada saat dokumen diterbitkan pejabat tersebut masih memiliki kewenangan hukum untuk bertindak.
Dengan kata lain, rekomendasi Kemendagri dan kewenangan penggunaan TTE merupakan dua aspek yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi hukum yang berbeda.
Aspek yang Harus Diverifikasi
Dalam menilai sah atau tidaknya penerbitan dokumen kependudukan menggunakan TTE, terdapat sejumlah aspek yang harus diverifikasi secara menyeluruh.
Pertama, apakah telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) resmi mengenai pembebasan tugas, pemberhentian, atau penonaktifan Kepala Dinas Dukcapil.
Kedua, sejak kapan keputusan tersebut berlaku efektif menurut hukum administrasi pemerintahan.
Ketiga, apakah telah ada penunjukan pejabat pengganti, baik Plt., Plh., maupun pejabat definitif, yang memperoleh kewenangan menjalankan fungsi penandatanganan dokumen.
Keempat, apakah sertifikat elektronik dan hak akses TTE telah dinonaktifkan, dialihkan, atau diperbarui sesuai prosedur teknis yang berlaku.
Kelima, apakah seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan, kepegawaian, serta regulasi yang mengatur penyelenggaraan tanda tangan elektronik.
Tidak Dapat Disimpulkan Tanpa Dokumen Resmi
Dari perspektif hukum administrasi, pertanyaan apakah TTE dapat digunakan sebelum adanya rekomendasi Kemendagri tidak dapat dijawab secara mutlak dengan “ya” atau “tidak”. Jawabannya bergantung pada fakta hukum, status kewenangan pejabat, keputusan administrasi yang berlaku, dan mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan.
Karena itu, apabila persoalan tersebut dikaitkan dengan kasus tertentu di suatu daerah, termasuk yang berkembang di Kabupaten Soppeng maupun daerah lainnya, analisis harus didasarkan pada dokumen resmi, seperti Surat Keputusan pembebasan tugas, surat penunjukan pejabat pengganti, serta keterangan resmi dari pemerintah daerah dan Kemendagri. Tanpa dasar tersebut, setiap kesimpulan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memahami aspek hukum maupun administrasi pemerintahan.
Tim
