SOPPENG-BreakingNewspost.id – Di tengah riuh polemik pembebastugasannya dari jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng, nama Andi Faisal justru menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam dan menyejukkan. Baginya, jabatan dalam birokrasi hanyalah amanah sementara yang sewaktu-waktu bisa datang dan pergi, namun panggilan untuk mengabdi kepada masyarakat tidak boleh memiliki batas waktu.
Pernyataan tersebut menjadi jawaban elegan di tengah perdebatan yang masih berkembang mengenai aspek regulasi, prosedur, dan kewenangan dalam keputusan administratif yang menimpanya.
Jabatan adalah amanah yang diberikan dan bisa diambil kembali sesuai aturan. Namun pengabdian kepada masyarakat adalah panggilan hati yang tidak boleh berhenti hanya karena posisi tidak lagi berada di pundak,” ungkap Andi Faisal, dengan nada tegas namun penuh kerendahan hati.
Jabatan Instrumen, Pengabdian Esensi
Andi Faisal menegaskan, dalam sistem pemerintahan yang sehat, rotasi, mutasi, maupun pembebastugasan adalah hal yang lumrah dan diatur dalam mekanisme organisasi. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk siap menerima keputusan institusi dengan lapang dada.
Namun yang membedakan adalah bagaimana seorang aparatur memaknai situasi tersebut.
Menurutnya, esensi menjadi ASN bukan terletak pada kemewahan kursi atau pangkat yang diduduki, melainkan pada seberapa besar kontribusi dan manfaat yang diberikan kepada orang banyak.
Selama masih diberi kesehatan dan kesempatan, pengabdian akan terus berjalan dalam bentuk apa pun. Tujuan utama kita sama: melayani dan memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Sikap ini dinilai mencerminkan kedewasaan dan integritas seorang birokrat yang tidak menjadikan jabatan sebagai satu-satunya alasan untuk bekerja dan berbuat baik.
Di Balik Polemik, Tetap Menjaga Marwah
Sebagaimana diketahui, kasus pembebastugasan ini memang masih menjadi bahan diskusi publik. Berbagai pandangan muncul, mulai dari pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi khusus (Permendagri 60/2021), hingga pentingnya transparansi dalam tata kelola kepegawaian.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, namun di sisi lain publik juga berhak atas kepastian hukum. Perbedaan pandangan ini melahirkan diskursus panjang mengenai akuntabilitas birokrasi.
Namun terlepas dari segala perdebatan hukum tersebut, Andi Faisal memilih jalan yang berbeda. Ia tidak larut dalam emosi atau memperpanjang konflik, melainkan fokus pada komitmen pelayanan.
Ia menilai bahwa setiap proses yang berjalan harus dihormati sebagai bagian dari dinamika organisasi.
Pengabdian yang Tak Bertepi
Peristiwa ini kembali mengingatkan kita pada satu kebenaran abadi dalam pelayanan publik: Jabatan memang memiliki masa akhir, tetapi dedikasi kepada rakyat sejatinya tidak mengenal kata selesai.
Sejarah mencatat, banyak tokoh besar yang tetap memberikan sumbangsih luar biasa bagi daerahnya meski tidak lagi memegang jabatan formal.
Seorang aparatur boleh saja kehilangan posisi, tetapi ia tidak boleh kehilangan semangat. Jabatan boleh lepas, tapi niat untuk terus berbuat dan mengabdi harus tetap menyala,” pungkasnya.
Di tengah panasnya suhu politik dan birokrasi, pesan Andi Faisal menjadi pengingat yang manis: bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang duduk di kursi, melainkan siapa yang terus hadir di hati masyarakat.
@Red
